,
05 April 2015 | dibaca: 1241 pembaca
Kemendikti MAKAR Putusan Hukum

Kemenristek Dikti Tolak Permohonan PB DDI

JAKARTA, skornews.com

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) diduga melakukan “makar” atas putusan hukum yang melibatkan Dua Lembaga Pendidikan tinggi yakni Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) dan Yayasan Al Asyariah Mandar (Unasman) di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

 

Sengketa Perdata atas objek tanah dan gedung yang ditempati Unasman telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incrach) yang dimenangkan PB DDI hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 357 PK/PDT/2008.

 

“Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Akta Notaris No.03 tanggal 8 Desember 1993 dengan nama Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat “YSTKIP”  dan berlanjut dengan perubahan Akta Notaries No. 38 tanggal 13 september 1999 dengan nama Yayasan Asy’ariyah Polewali Mandar dan berlanjut perubahan menjadi Universitas Asy’ariayah Mandar disingkat Unisar Mandar sampai terakhir dengan terbentuknya Universitas Asy’ariyah Mandar (Unisar Mandar) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi a.n. Menteri Pendidikan Nasional tanggal 27 April 2004, No. 59/D/O/2004 adalah rangkaian perbuatan melanggar hukum dan segala Akta-Akta Notaris dan surat keputusan atas nama Menteri Pendidikan Nasional termaksud dinyatakan tidak mengikat menurut hukum,” demikian bunyi salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar.

 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi yang diperkuat dengan Putusan PK MA itu, PB DDI kemudian bermohon ke Kemdiknas untuk mengatifkan kembali STKIP dan STIP DDI Polman yang sebelumnya dilebur menjadi Unasman berdasarkan SK Mendiknas No. 59/D/O/2004.

 

Atas permohonan PB DDI tersebut, pihak Kemenristekdikti menolak permohonan pengaktipan kembali STKIP DDI dan STIP DDI.

 

Menurut informasi yang dihimpun Tabloid SKOR bahwa Direktur Kelembagaan dan Kerjasama dalam suratnya yang dikirim Kepada Ketua Yayasan DDI Polman tertanggal, 20 Januari 2015, perihal Universitas Al Asy’ariah Mandar menyatakan, “Putusan Pengadilan yang menyatakan Kepmendiknas tersebut tidak mengikat secara hukum dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat hukum karena diputus dengan melampaui  kewenangan peradilan umum,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

 

Ketua Tim Investigasi Lembaga Informant Korupsi (LIK), Bang Awie mengatakan, “jika mencermati sikap Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kemenristekdikti, Hermawan Kresno Dipojono dalam suratnya yang ngotot menolak putusan Pengadilan maka patut diduga telah terjadi “kongkalikong”. Pasalnya, salah satu syarat mendirikan dan mengaktifkan lembaga pendidikan tinggi tentu harus ada tanah dan bangunan (gedung perkuliahan) tapi jika ternyata tanah dan bangunan itu adalah milik pihak lain, pemerintah sudah harus mencabut ijinnya dong,” tegas Awie saat ditemui SKOR di kantor DPP LIK, Jl. Sukamto Pondok Kopi, Jakarta Timur (2/4/15).

 

“Dalam waktu dekat, Kami akan meminta audiensi dengan pihak Kemenristekdikti dan Mahkamah Agung untuk memperjelas permasalahan tersebut, demi kepastian nasib ribuan mahasiswa STKIP/STIP yang melebur menjadi Unasman dimana tanah dan kampusnya telah dieksekusi”, tutur awi melanjutkan.

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak Kemenristekdikti belum memberi tanggapan hingga berita ini ditulis. Rd01.Drw

 

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com