,
08 November 2014 | dibaca: 1247 pembaca
Kejaksaan Agung MELEMPEM
LIK: KPK Harus Ambil Alih Penanganan Korupsi Di BP3TI

skornews.com, Jakarta

Pihak Kejaksaan Agung seolah tak mampu berkutik saat dua kali surat panggilan Jaksa Penyidik tidak digubris (mangkir) oleh Arief Yahya (Dirut PT Telkom saat itu, red) yakni pada 17 Desember 2013 dan Januari 2014 lalu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan MPLIK BP3TI Kemkominfo.

 

Terkait pengadaan sarana dan prasarana jasa akses telekomunikasi KPU/USO BP3TI, Kejagung juga telah menetapkan Dirut PT Multidana Rencana Prima, Dodi N Achmad dan Kepala BP3TI, H. Santoso sebagai tersangka pada Tahun 2013 lalu dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan MPLIK tahun 2010-2012 namun hingga kini belum ditahan.

 

Saat berkunjung di kantor redaksi Tabloid SKOR (6/11), Ketua Umum LSM Lembaga Informant Korupsi (LIK), Maskur Husain, SH yang didampingi Ketua Tim Investigasi, Bang Awi mengatakan “Semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan proyek Triliunan itu, mulai dari PPK, Panitia Lelang, Vendor dan Konsultan juga harus diperiksa karena diduga mulai dari proses lelang, pelaksanaan, laporan prestasi hingga pembayaran pekerjaan telah dimanipulasi secara bersama-sama”, tegas Maskur.

 

“LIK akan segera meminta dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih dan menangani kasus korupsi di BP3TI karena kita tidak percaya lagi pada kinerja Kejaksaan Agung yang sepertinya “melempem” dalam menangani kasus-kasus tersebut,” kata Maskur Melanjutkan. 

 

Diketahui, sejumlah Vendor pada proyek KPU/USO BP3TI adalah PT TI, Radnet, PT AL, PT AJN, Solusindo, PT  WIN dan Ratusan Perusahaan Konsultan. Pada proyek yang dikerjakan sejak tahun 2010 itu, PT TI adalah pemenang tender terbesar dengan total nilai lebih dari Rp 1 Triliun.

 

Sejumlah proyek yang terbagi dalam ratusan paket pekerjaan pengadaan jasa akses telekomunikasi KPU/USO BP3TI adalah Desa Dering, Desa Pinter, PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan), MPLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan), NIX (Nusantara Internet Exchange), IIX (International Internet Exchange), Up grade Desa Pinter, PLICP (Pusat Layanan Internet Central Produktif), Teleinfotuntas (Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar) dan Wifi Kabupaten.

 

Sumber SKOR menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan survey, BP3TI menunjuk konsultan untuk sejumlah paket pekerjaan PK USO dengan sejumlah perusahaan konsultan dengan kontrak pekerjaan multy years, namun diduga sejumlah konsultan memanipulasi laporan pekerjaan, tenaga ahli dll.

 

“LSM LIK juga meminta kepada pihak BP3TI untuk menunda pembayaran prestasi pekerjaan PT AL dan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat atas hasil pekerjaan, jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara realisasi dan laporan”, kata Ketum LIK pada SKOR.

 

“LIK juga saat ini sedang melakukan investigasi jika terbukti ada indikasi korupsi, kita akan segera melaporkannya ke KPK” tambah Maskur. @S01

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com