,
24 Agustus 2017 | dibaca: 669 pembaca
Kebijakan Yang Tidak Bijak Pelaksanaan Bansos PSKS Kemensos

Gbr. Ilustrasi

Jakarta, skornews.com

 

Payung hukum PSKS adalah Instruksi Presiden (Inpres) RI. Nomor 7 Tahun 2014 yang memberikan penugasan secara khusus kepada Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa sebagai Pengguna Anggaran (PA).

 

Diktum Pertama Inpres tersebut memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PSKS, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

 

Menteri Sosial yang menerima penugasan tersebut seharusnya juga menugaskan Direktorat yang tepat sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan penyaluran Rp 9,28 Triliun anggaran PSKS itu.

 

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang juga melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah leading sector yang tepat melaksanakan kegiatan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sesuai tugas dan funsinya, hal tersebut disampaikan Kasubdit penanganan Korban Bencana Ekonomi, Direktorat PSKBS yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PSKS, Tatang Kustiana, SE., M.Si.

 

"Karena kegiatan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sedang overload (Padat) maka pelaksanaannya ditugaskan ke Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, saya jadi PPK tersibuk pada waktu itu karena sedang banyak kerjaan menumpuk juga" kata Tatang kepada skornews, (23/08/17).

 

Tatang melanjutkan, "itu sebenarnya bukan tugas PSKBS, kami tugasnya mengurusi korban bencana sosial " terangnya.

 

Ditanyakan bahwa berarti penunjukan PSKBS melaksakan kegiatan PSKS ini adalah kebijakan pimpinan yang tidak bijak. Bukan begitu juga, inikan penugasan, “tapi 2016, nomenclaturnya sudah diganti jadi nantinya pas ditangani PSKBS,” kata Tatang berkelit.

 

Terkait pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PSKS yang menggunakan pedoman PSKS Tahun 2014 dan buku pedoman PSKS 2015 baru dicetak pada akhir tahun anggaran (Desember).

 

"Mau bagaimana lagi, jangankan buku pedoman, pemutahiran data RTS (verivali) aja baru dilaksanakan Agustus sementara kegiatan dilaksnakan April, Mei dan Juni," tutur Tatang.

 

Ditambahkan Tatang, "ya itulah, kita jujur salah, tidak jujur juga salah," keluhnya.

 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang diendors oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang kemudian diperintahkan untuk dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi (verivali).

 

Sisa anggaran PSKS yang tidak tersalurkan telah disetorkan kembali ke kas negara karena ada sejumlah RTS yang sudah tidak layak menerima, "RTS yang bersangkutan miskin susuai data PPLS 2011 tapi sekarang sudah mampu dan tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PSKS," kata tatang menjelaskan.

 

Lebih lanjut Tatang menerangkan bahwa Presiden Jokowi hanya “ganti baju”, sebelumnya, itu namanya BLT dan BLSM, kini menjadi PSKS sebagai konpensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

 

Triliunan Rupiah APBN untuk anggaran Bansos yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan menguatkan daya beli masyarakat nyatanya tidak efektif karena angka kemiskinan malah terus bertambah sesuai hasil pendataan BPS. Hal itu disampaikan Karo Humas Kemensos, Adi Wahyono beberpa waktu lalu yang diiyakan Tatang Kustiana. klik beritanya disini

 

“Bantuan PSKS ini nominalnya saja yang kelihatan besar tapi anggaran Triliunan itu untuk membiayai Jutaan masyarakat miskin jadinya per Kepala Keluarga (RTS) Cuma dapat  Rp 400 Ribu (2014) dan Rp 600 Ribu (2015) yang disalurkan ke lebih 15 Juta Rumah Tangga Miskin,” tutur Tatang.

 

“Apakah jumlah yang disalurkan ke RTS itu mampu menguatkan daya beli dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Tatang kepada skornews dengan nada bertanya, (23/8/17).

 

Pelaksanaan dan penyaluran kegiatan program-program Bantuan Sosial Kemensos kepada masyarakat kedepannya diharapakan dapat dilakukan dengan lebih baik, efektif, efisien dan tepat sasaran dengan pemutakhiran data calon penerima bantuan sehingga gelontoran APBN lebih bermanfaat. ||Yudi/rzk

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com