,
28 Januari 2015 | dibaca: 1150 pembaca
Kadis Kesehatan Kangkangi UU KIP

Kantor Dinas Kesehatan Maros.

Skorsnews.com, Maros  

MESKIPUN dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dijelaskan secara terperinci semua yang menyangkut persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan serta kebijakan dan aturan-aturan, dan rencana program kerja yang diprogramkan setiap instansi, wajib diinformasikan ke masyarakat luas.

 

Namun ternyata UU KIP tersebut tidak digubris alias dikangkangi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Buktinya, ketika wartawan SKOR menemui langsung Firman Jaya selaku Kadinas Kesehatan Kabupaten Maros, Selasa lalu, yang bersangkutan tidak bersedia memberikan data  yang dibutuhkan SKOR.

 

Bahkan, ada kesan dia mempersulit dengan menyampaikan prosedur yang tidak masuk akal kepada SKOR. Menurut Firman Jaya, jika menginginkan data Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) 2014, SKOR harus terlebih dahulu minta surat rekomendasi dari Bupati Maros. Apa yang disampaikan Kadinas kesehatan tersebut sangat janggal dan aneh, karena tidak sesuai dengan perintah UU KIP No 14 Tahun 2008.

 

Akhirnya, dengan terpaksa SKOR meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Maros dengan tangan hampa alias tidak mendapat  Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) 2014, yang sebenarnya merupakan hak publik atau masyarakat.

 

Terkait dengan kenyataan tersebut, Skor menemui Tasmin Hamliong selaku koordinator  Politik dan Pemerintahan  dari Lembaga Swadaya Masyarakat DPD Pemuda Lira Maros, di Warkop 89 Maros, Rabu (28/01/2015).

 

Menurut Tasmin, dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008 dijelaskan secara seksama, apapun yang berkaitan tentang informasi publik maka harus disampaikan ke publik, selama itu bukan untuk membeberkan rahasia Negara, seperti data intelegen.

 

Kepala Dinas Kesehatan Maros, Firman Jaya, ungkap Tasmin, sama sekali tidak mengerti tentang perintah UU KIP, atau sengaja tidak mau menjalankan UU tersebut. Kalau memang data tersebut mau disembunyikan dan tidak mau diketahui oleh masyarakat luas, bilang yang sebenarnya, jangan sok ikut prosedur. “Karena saya yakin, data tersebut tidak mau diberikan dan mempersulit SKOT dengan dalih melimpahkan ke Bupati Maros,”  tandas Tasmin.

 

Hingga sangat patut diduga, jika Kepala Dinas Kesehatan Maros, Firman Jaya sengaja tidak memberikan data tersebut, karena ada sesuatu yang dirahasiakan terkait dengan upaya diri dan kroninya menyelewengkan anggaran dimaksud.

 

Makanya, Firman Jaya berusaha menolak permintaan SKOR yang bisa dianggap mewakili kepentingan masyarakat, dengan berdalih harus ada persetujuan atau rekomendasi  dari Bupati Maros. Hal itu menunjukkan, bagi Firman Jaya UU KIP No 14 Tahun 2008 hanya sebuah simbolis, bukan aturan yang wajib dijalankan pejabat pemerintah sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. @ Aziz/S-10

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com