,
12 Oktober 2015 | dibaca: 1146 pembaca
Kades Bonto Bahari Dituding Korupsi

ilustrasi

MAROS, skornews.com

 

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 20,766 Triliun alokasi ADD (Anggaran Dana Desa). Transfer dana desa ke daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 664,6 T atau meningkat Rp. 17,6 T dari APBN 2015.

 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah mempublikasikan rincian dana desa per kab./kota, dana tersebut dibagikan kepada 74 Ribu Desa seluruh Indonesia.

 

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab./Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

 

Berdasarkan informasi dari sumber skornews bahwa 80 Desa di Kabupaten Maros, Prov Sulawesi Selatan, 30 - 40 persen anggaran dana desanya telah ditransfer langsung ke Desa.

 

Salah seorang warga Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa “MT” kepada skornews mengatakan (11/10), bahwa dana desa di desanya tidak digunakan secara profesional dan transparan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan mengawasi pelaksanaannya tapi juga lalai dari tanggungjawabnya padahal dasar hukum pengawasan BPD terhadap dana desa tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55, PP No 43 Tahun 2014, Pasal 48 huruf c, Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 51 Ayat 3, imbas dari lemahnya pengawasan tersebut membuat Kepala Desa terindikasi menyalahgunakan ADD.

 

“ADD digunakan bukan untuk kepentingan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI  No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, terbukti kami selaku warga bonto bahari belum merasakan hasil yang positif dari dana desa tersebut dari aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia,” ujar MT.

 

Dilanjutkan “MT”, disinyalir ada sejumlah bantuan yang diselewengkan oleh kepala desa, diantaranya bantuan sertifikat nelayan, raskin, alat tangkap nelayan dan bantuan kilometer gratis kepada para nelayan yang dikenakan biaya kepada warga penerima bantuan, tukasnya.

 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PB HIPMI Maros Raya, Tasmin Hamliong mengatakan, bahwa pernyataan “MT” itu harus disikapi dengan serius, rumah yang mewah dengan gaji yang sedikit bisa juga menjadi pintu masuk untuk memeriksa kekayaannya, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Maros harus turun memeriksa kepala desa bonto bahari, dugaan permainan ADD dan sejumlah bantuan lain wajib ditindak lanjuti dan diusut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Rauf/Aziz

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com