,
29 Oktober 2015 | dibaca: 1039 pembaca
Kades Ampekale Halangi Aktivis Ikuti Sosialisasi Amdal
Pembangunan PLTU Ampekale Tuai Pro Kontra

Maros, Skornews.com

Rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Binangasangkara, Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menuai pro kontra dikalangan masyarakat.

 

Sejak awal sejumlah LSM dan Organisasi kepemudaan menyuarakan kritikannya terkait pembangunan PLTU itu yang akan menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat.

 

Pro kontra itu juga mengemuka, saat dilakukan dialog atau sosialisasi Amdal ( analisis dampak lingkungan) pembangunan PLTU yang dilaksanakan di kantor desa ampekale, Selasa (27/10).

 

Pada forum sosialisasi itu, salah seorang tokoh pemuda desa ampekale, Anshar yang sejak awal menolak pembangunan PLTU di desanya mengaku mendapat perlakukan tidak terpuji dari Kepala Desa (Kades) Ampekale, Abdul Rahim yang terkesan menghalangi halangi kehadiran pihak yang menolak pembangunan PLTU tersebut.

 

“Sejak saya memasuki lokasi dialog sosialisasi dia melarang saya untuk melakukan registrasi peserta bahkan melarang saya menandatangani absen, tindakan ini sangat keterlaluan” Keluh Anshar

 

Sekalipun saya bersama teman teman menolak pembangunan itu tapi jangan halang halangi kami untuk menyampaikan alasan penolakan kami, bukan malah melarang kami hadir dalam pertemuan itu” tegasnya.

 

Anshar menyebutkan alasannya menolak pembangunan PLTU didesanya karena PLTU itu diyakini hanya akan berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan dan kelansungan hidup masyarakat dan akan menimbulkan limbah udara yang berefek pada terganggunya kesehatan masyarakat.

 

Hal senada disampaikan salah seorang warga nelayan Binangasangkara, Jusman yang mengungkapkan keresahannya di depan peserta dialog.

 

“Kami sangat resah dengan adanya niat pemerintah yang akan membangun PLTU di binangasangkara karena bagi kami PLTU ini hanya akan mencemari lingkungan dan berefek pada rusaknya ekosistem laut” ujarnya.

 

Jusman juga meragukan keyakinan pemerintah bahwa pembangunan PLTU itu akan melahirkan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Untuk itu ia meminta agar pemerintah mempertimbangkan aspek kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan PLTU yang rata rata bekerja sebagai nelaya dan petani  tambak.

 

“Kalau PLTU ini tetap dibangun dengan alasan akan melahirkan lapangan kerja baru, bagi kami itu sangat mustahil karena kami sangat menyadari latar pendidikan kami sangat rendah dan kalaupun ada sarjana mereka bukan sarjana yang bisa diambil menjadi karyawan disitu” sebutnya.

 

Adapun yang pro terhadap pembangunan PLTU itu adalah Ketua Bappeda Kab. Maros, H. Nuralim yang mengatakan pembangunan PLTU itu akan berdampak pada pembangunan ekonomi desa dan mampu menjadikan desa ampekale sebagai kota kecil di kecamatan bontoa.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua umum PP HPPMI Maros, Muh. Sadik yang mengaku mendukung rencana pembangunan PLTU itu karena dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

 

“Kami sangat mengapresiasi pembangunan PLTU ini karena dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat kecamatan bontoa” ujar Sadik.

 

Sementara Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya, Abd Aziz dalam dialog itu menyayangkan paparan pemateri yang tak satupun menyampaikan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pembangunan PLTU di Desa Ampekale.

 

Menurut Azis PLTU itu hanya akan memberikan peluang besar bagi pihak pemodal untuk melakukan kapitalisasi lahan yang dimiliki warga dengan iming iming pembebasan dengan harga tinggi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan merusak ekosistem laut dan pencemaran udara.

 

Azis juga menyarankan agar sosialisasi tidak dilakukan hanya terkhusus pada masyarakat ampekale semata tapi harus melibatkan seluruh masyarakat kecamatan bontoa dan masyarakat Kabupaten Pangkep yang akan ikut merasakan dampak dari pencemaran air laut akibat limbah PLTU tersebut.

 

Lebih lanjut, Ia mengatakan Kecamatan Bontoa adalah daerah yang memiliki tingkat kekeringan sangat tinggi sementara kita ketahui PLTU ini akan menggunakan air.

 

“Darimana apakah perusahaan ini akan menggunakan air bantimurung juga” Tanyanya.

 

Aziz juga menegaskan penolakannya atas rencana pembangunan PLTU itu dan berjanji akan menggalang solidaritas untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tersebut.

 

Kami dari HIPMI dan LSM Lempar akan Menggalang tanda tangan dukungan penolakan pembangunan PLTU diatas spanduk besar serta mengawal aspirasi masyarakat binangasangkara untuk dibahas sampai ke DPR” tandasnya.

 

Adapun peserta sosialisasi Amdal yang hadir yaitu Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda Kabupaten Maros, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para kepala desa se-Kecamatan Bontoa, Camat Bontoa ditambah dengan beberapa LSM dan organisasi kepemudaan, HPPMI Maros dan HIPMI Maros Raya.

Sebelumnya, Ketua LSM LEMPAR Salewangang, Saiful juga mengatakan dukungannya atas penolakan warga Binangasangkara terkait rencana pembangunan PLTU di Desa Ampekale.

 

Lokasi pembangunan PLTU itu dinilai tidak tepat karena merupakan kawasan pertanian dan perikanan sehingga dikhawatirkan limbah PLTU itu nantinya akan mengganggu bahkan merusak sumber sumber perekonomian warga.

 

“Limbah berbahaya dari hasil pembakaran batubara yang nantinya akan dibuang ke laut sudah dipastikan akan mencemari air dan mamatikan biota-biota laut, imbasnya nelayan tidak dapat lagi menangkap ikan dan kepiting” ujar Saiful.

 

Selain itu, menurut Saiful air sungai pun akan tercemari sehingga ratusan petani tidak dapat lagi melanjutkan aktifitas pertaniannya.

 

“Pemerintah sebaiknya mencari alternatif tempat yang lain untuk membangun PLTU itu”Pintanya.

 

Saiful juga menyayangkan selama proses pengukuran berlangsung hingga saat ini yang disosialisasikan oleh pihak terkait hanyalah dampak positif pembangunan PLTU itu tanpa menginformasikan secara transparan mengenai kemungkinan dampak negatifnya.

 

“Warga tidak pernah diberitahu tentang dampak negatifnya terhadap eksistensi nelayan dan petani tambak. Olehnya itu saya siap bersama-sama ratusan nelayan dan petani menolak pembangunan PLTU tersebut jika betul akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat” tegasnya

 

Ketua RT. 2 Dusun Binangasangkara, Syamsuddin saat ditemui dikediamannya beberapa waktu lalu mengatakan PLTU yang akan dibangun di wilayahnya itu adalah proyek nasional. Ia mengaku tahap pengukuran lokasi sudah dilakukan.

 

“Saya termasuk salah satu orang yang masuk tim pengukur bergabung bersama orang-orang utusan dari jakarta dan provinsi sulawesi-selatan, luas tanah yang telah kami ukur dan patok kurang lebih 35 ha” tutur Syamsuddin. AA.048/Rauf 

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com