,
21 November 2014 | dibaca: 995 pembaca
JOKOWI DIANGGAP SALAH PILIH JAKSA AGUNG

Pelantikan Kajagung, HM Prasetyo Di Istana

skornews.com, Jakarta

Lagi-lagi Presiden Joko Widodo dihujani kritikan dari berbagai kalangan, bahkan kritikan pedas juga keluar dari internal partai yang berlambang moncong putih, PDIP pasca pelantikan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru menggantikan Basrief Arif.

 

Sebelumnya dikabarkan, Prasetyo adalah politisi Partai NasDem yang terpilih sebagai Anggota DPR Periode 2014-2019 dan juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI pada tahun 2005- 2006 yang dinilai minim presatasi.

 

Menurut Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan jika Jokowi ingin mengangkat Jaksa Agung dari orang dalam, seharusnya dipilih dari angkatan muda bukan dari tahun 2005/2006, "Dengan usia yang 67 tahun, kita khawatirkan mobilitasnya dalam menjalankan tugas. Misalnya kerja lebih dari 10 jam sehari untuk benahi kejaksaan, apakah beliau kuat?" kata politisi asal Sumut itu.

 

"Tidak ada ‎prestasi yang menonjol dari Prasetyo selama menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2005-2006,"tambah Tri yang juga Mantan Anggota Komisi Hukum DPR periode sebelumnya.

 

Meski begitu, Lanjut Tri, dirinya tetap menghormati keputusan Jokowi memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru, "Penunjukan Prasetyo tentu yang paling mengerti adalah Jokowi. Kita tidak tahu siapa yang memberi saran ke Jokowi, kita tak tahu. Tapi Prasetyo harus jawab keraguan ini, sebab beliau bukan jaksa yang punya prestasi cemerlang. Penunjukan Prasetyo tidak ada yang surprise,"imbuhnya.

 

Bukan hanya dari internal PDIP yang memberikan kritikan kepada Jokowi, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi mengatakan jika KPK tidak dimintai pendapat oleh Presiden Joko Widodo dalam proses penentuan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

 

"Sampai saat ini kami tidak dimintai pendapat soal jaksa agung," ujar Johan melalui pesan singkat, Kamis (20/11/2014) malam.

 

Dengan nada yang sama, Ketua KPK Abraham Samad juga menyayangkan Jaksa Agung yang terpilih berasal dari partai politik, “orang yang berlatar belakang politikus biasanya memiliki konflik kepentingan padahal posisi jaksa agung harus diisi oleh sosok yang independen dan berintegritas.” ujar Samad ketika dihubungi.

 

"untuk memilih Jaksa agung adalah hak prerogatif Presiden, termasuk melibatkan KPK atau tidak," tambah Johan Budi. (Alfi)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com