,
03 Januari 2018 | dibaca: 941 pembaca
ILEGAL, LSP Perencana AP2I

ilustrasi

Jakarta, skornews.com

 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perencana, Asosiasi Profesi Perencana Indonesia (AP2I) sejak berdirinya sekitar 10 tahun lalu hingga kini belum memiliki legalitas pendirian serta ijin melaksanakan sertifikasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 

Ketua Umum AP2I, Dr. Haryanto membenarkan hal tersebut dan mengaku bahwa LSP belum beroperasi dan hanya menyiapkan struktur di Pengurus Nasional (PN), “LSP belum pernah melakukan kegiatan, hanya menyiapkan struktur di PN saja,” katanya saat dikonfirmasi skornews, (2/1/18).

 

   

Haryanto menambahkan, “LSP AP2I hanya melakukan diskusi untuk membahas kemungkinan-kemungkinan dan aturan-aturan serta mekanisme yang diperlukan dalam rangka pengembangan LSP,” terangnya.

 

Ditanyakan kapan berdirinya LSP AP2I, Haryanto menjelaskan bahwa LSP berdiri sejak berdirinya AP2I (18 Juni 2007), secara nomenklatur sudah ada di struktur organisasi sejak AP2I berdiri, “saya kurang tahu struktur yang lama, sebelum saya terpilih jadi ketua sekitar Oktober 2015,” kata Dr. Haryanto.

 

“Tapi secara hukum, LSP itu belum ada. untuk mendirikan LSP kan harus ada akta notaris, harus ada ijin dari BNSP, dll. jadi di LSP AP2I (saat ini) itu tugasnya lebih kepada upaya-upaya mengembangkan kemungkinan pembentukan LSP AP2I termasuk bila memungkinkan dikembangkan sampai ke Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Haryanto melanjutkan.

 

Telah 10 Tahun disiapkan dalam struktur PN AP2I, LSP tentu memiliki evaluator, lalu apa fungsi evaluator LSP selama ini.

 

“LSP AP2I itu belum ada (disebut ada jika sudah punya akta notaris dan ijin sertifikasi dari BNSP). Sampai saat ini, kita belum ada ijin-ijin tersebut, untuk itu LSP AP2I belum boleh beroperasi,” kata Haryanto menegaskan.

 

“Namanya assessor bukan evaluator. Kita belum punya tapi saya kurang tahu kalau pengurus sebelum saya,” kata ketum AP2I Haryanto kembali mengulang “tidak tahu saat kepengurusan sebelumnya” seakan memberikan isyarat bahwa LSP “telah” melakukan kegiatan pada kepengurusan sebelum Ketua Umum AP2I dijabat dirinya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum AP2I dijabat Guspika dan Ketua LSP dijabat Johny Juanda. Saat Dr. Haryanto terpilih Ketua Umum AP2I, Ketua LSP kemudian dijabat Guspika (Kepala Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, saat ini).

 

“Dalam perjalannya, Guspika jadi Kepala Biro SDM kemudian ketua LSP nya diganti pak Johny Juanda. Periode sebelum saya jadi katua umum, saya tidak tahu,” kata Haryanto menerangkan dan kembali mengaku tidak tahu pada periode kepemimpinan sebelumnya.

 

Organisasi Profesi Perencana, AP2I diketahui berkantor di Gedung Pusbindiklatren dan Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi pembinanya.

 

Penelusuran skornews mencari jejak digital kegiatan LSP Perencana AP2I ditemukan sejumlah kegiatan diantaranya; 3 Days Training Of Trainer (TOT) “Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana” pada tanggal, 2-4 Maret 2016 di sekretariat AP2I, Gedung Pusbindiklatren, Bappenas, Jln. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat. (koreksi: kegiatan LSP Perencana AP2I, yang benar: kegiatan PN AP2I)

 

 

AP2I pada Tanggal, (16/2/17) diketahui juga mengadakan FGD pembentukan LSP merumuskan kebijakan penyusunan instrument sertifikasi profesi perencana pembangunan. (ap2i-nasional.or.id) serta sejumlah workshop terkait LSP.

 

 

Sementara itu, dikonfirmasi terkait prosedur dan persyaratan promosi/kenaikan pangkat dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Thohir Afandi meminta skornews menyampaikan daftar pertanyaan untuk diteruskan kepada Kepala Biro SDM.

 

“Bisa dibuatkan daftar pertanyaannya, biar jawabannya dipersiapkan dengan baik,” kata Thohir Afandi kepada skornews melalui pesan Whats App, (26/12/17).

 

Kepala Biro SDM Bappenas, Guspika menjelaskan bahwa LSP Perencana selama ini tidak pernah melakukan penilaian Angka Kredit JFP, penilaian angka kredit perencana dilakukan oleh Biro SDM dan Pusbindiklatren Bappenas,” kata Guspika kepada skornews, (27/12/17).

 

Hingga berita ini ditulis, baik Karo Humas maupun Karo SDM Bappenas belum menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan skornews terkait prosedur dan persyaratan promosi/kenaikan pangkat dan Jabatan Fungsional Perencana. ||drw

 

Bersambung…!

Nantikan penelusuran skornews selanjutnya

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com