,
23 Oktober 2018 | dibaca: 209 pembaca
IACC Denmark, Indonesia Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi

Menteri PPN/Bappenas Hadiri konferensi IACC di Kopenhagen, Denmark

KOPENHAGEN, skornews.com

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro paparkan komitmen Indonesia dalam pencegahan korupsi melalui implementasi open goverment pada the 18th International Anti Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, (22/10).

 

IACC dihadiri perwakilan dari 135 negara dengan jumlah partisipan lebih dari 2000 peserta dari kalangan pemerintahan, akademisi, hingga sektor swasta dan pemangku kepentingan pembangunan lainya, Menteri Bambang mencontohkan best practices dari penerapan open government di Indonesia diantaranya sistem perencanaan daring atau e-planning Jogja plan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta.

 

 

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya membangun Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), suatu sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial, mengimplementasikan Satu Peta atau One Map Policy, kebijakan yang bertujuan menghasilkan informasi geospasial yang bisa diandalkan hingga menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. 

 

“Pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia karena dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan.

 

Jogja plan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, akurat, sesuai ketentuan yang berlaku serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait.

 

Sistem berbasis komputer memfasilitasi perencanaan draf APBD dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini terbukti mampu menghemat keuangan lokal hingga 30 persen. Contoh lainnya adalah open budget yang dilaksanakan Kota Ambon. 

 

Dengan strategi ini, pelaporan anggaran tersedia dalam situs-situs pemerintahan sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang menginginkan transparansi anggaran. Dalam hal pengadaan terbuka, Kabupaten Bojonegoro juga menjadi contoh karena berhasil menerapkan Bojonegoro Open System (BOS), suatu pusat informasi daring yang memuat detail pengadaan barang publik dari hulu ke hilir secara transparan.

 

Prinsip open government juga bisa diimplementasikan untuk Dana Desa sehingga publik dapat mengawasi penggunaan dana dan bersama-sama mencegah korupsi. Salah satu contoh penerapan prinsip tersebut adalah penerapan Dana Desa untuk layanan kesehatan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. 

 

Di wilayah tersebut, penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan akuntabilitas sosial sehingga mampu mendorong efektivitas layanan kesehatan di Puskesmas daerah, termasuk perekrutan bidan, pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan listrik dan air serta pelatihan dan pengembangan bagi sukarelawan di bidang kesehatan.  

 

 

“Indonesia berharap implementasi open government dapat berkontribusi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan meliputi penurunan kemiskinan, perkembangan ekonomi, pelayanan publik, pelestarian lingkungan berkelanjutan dan pencegahan korupsi,” tegas Menteri Bambang.

 

Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan nonpemerintah lainnya. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi fokus pada tiga bidang yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum/reformasi birokrasi.

 

Ketiga bidang tersebut menjadi inti dari Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang turut menekankan pentingnya implementasi prinsip-prinsip open government sehingga negara bisa mencegah praktik-praktik korupsi.  

Menteri Bambang juga rencananya bertemu Danish Minister of Finance dan Danish Minister of Energy, Utilities and Climate serta CEO Investment Fund for Developing Countries (IFU) untuk membahas contoh teknologi terkini berbasis energi baru dan terbarukan buatan Denmark serta potensi penggunaan energi tersebut bagi Indonesia. ||sri 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com