,
06 Agustus 2019 | dibaca: 233 pembaca
Hilangkan Hambatan Investasi Dan Percepat Proses Perizinan

Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Wilayah Sulawesi di Sintesa Peninsula Hotel, Manado, (5/8)

Manado-Sulut, skornews

 

Penyusunan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penguatan program yang didukung penganggaran yang tepat (Money Follows Program) dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

 

RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah perlu memperhatikan RPJMN.

 

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Gellwynn Jusuf pada acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Wilayah Sulawesi, di Sintesa Peninsula Hotel, manado, (5/8).

 

 

Kota Manado menjadi lokasi penyelenggaraan konsultasi regional kedua untuk Pulau Sulawesi, setelah kota Surabaya untuk Pulau Jawa Bali pada 29 Juli lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan konsultasi regional pada empat pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Konsultasi Regional ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan, khususnya elemen masyarakat di daerah yang diantaranya meliputi unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi/akademisi serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

           

Gellwynn menjelaskan pembangunan lima tahun kedepan akan berfokus pada lima prioritas nasional sesuai arahan PresidenRI, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN.

 

Sementara pembangunan Sulawesi akan diarahkan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan tinggi dan pengembangan hub perdagangan nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta pengembangan hub internasional sebagai outlet di Wilayah Timur dengan lima strategi utama.

 

Pertama, mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Kedua, mengembangkan industri pengolahan hilirisasi SDA, pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman. Ketiga, memperkuat ketahanan bencana alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah. Keempat, mengembangkan kawasan pariwisata. Kelima, menjamin pemenuhan konektivitas, dan infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan. Selanjutnya, prioritas pengembangan wilayah Sulawesi juga diarahkan pada pengembangan kawasan Metropolitan Mamminasata dan Manado, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dan Kawasan Industri Morowali

 

Selain itu, beberapa isu mendasar wilayah Sulawesi yang masih perlu ditangani adalah permasalahan lingkungan, terutama dikaitkan dengan daya dukung. Sebagai contoh, isu ketersediaan sumber daya air adalah hal yang krusial untuk segera ditangani karena sudah pada tahapan kritis, terutama pada wilayah Sulawesi bagian selatan.

 

Isu lainnya adalah belum optimalnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan pariwisata berbasis alam dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah, belum memadainya konektivitas antarwilayah dan belum terwujudnya hub internasional untuk wilayah timur, belum optimalnya produktivitas sektor tanaman pangan untuk mendukung peran Pulau Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional, tingginya potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif, adanya ancaman stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Sulawesi dan Filipina, masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, terutama di kawasan perdesaan, masih terbatasnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan, belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan, serta belum optimalnya akses dan mutu pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimal/SPM).

 

Sesuai dengan pesan Presiden RI terpilih dan Visi Indonesia 2045 yang disampaikan pada 14 Juli 2019 lalu, Pemerintah harus mendorong investasi baik nasional maupun daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dengan cara mempercepat proses perizinan dan menghilangkan semua hambatan investasi.

 

“Hingga saat ini masih terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah di wilayah Sulawesi yang sifatnya masih menghambat, diantaranya adalah Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang belum menjelaskan kewajiban perusahaan untuk membangun smelter. Selanjutnya adalah Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 dan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037, yang belum memuat jaminan atas Hak Pengusaha di bidang Pengairan Pesisir,” jelas Gellwynn.

 

Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutannya yang diwakili Wakil Gubernur, Steven Kandouw berharap kegiatan konsultasi regional ini dapat dikuti secara seksama dan dapat dielaborasi dengan baik sehingga dapat menjadi modal untuk roadmap pembangunan Pulau Sulawesi ke depan.

 

“Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah permasalahan disparitas, baik kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kemiskinan, kesenjangan penciptaan lapangan pekerjaan, kesenjangan pembangunan sumber daya manusia serta pendidikan di Pulau Sulawesi belum merata,” ujar Steven.

 

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan, RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0% per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374.

 

Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 telah disusun bersama dengan Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat.

 

Beberapa Major Project ini antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua, penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi; pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0, serta pengembangan wilayah Metropolitan seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar dan Denpasar.

 

Selain efisiensi regulasi dan institusi, Gellwynn juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi APBN dengan mengimplementasikan tiga strategi efisiensi pendanaan yakni memperkuat alokasi pendanaan pada program prioritas, memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong inovasi pendanaan, meningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat serta memperkuat pengendalian program. ||rzk

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com