,
03 Desember 2018 | dibaca: 191 pembaca
Gagal Revolusi Mental, Kemendes Marak Korupsi?

Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum, Kesit Sukamto (foto skor)

Jakarta, skornews.com


Pengakuan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro SDM dan Umum Setjen Kemendesa, Kesit Sukamto saat dikonfirmasi skornews beberpa waktu lalu, bahwa terdapat sejumlah kegiatan dan pertanggungjawaban fiktif pada tahun anggaran 2017 hingga Miliaran Rupiah.


“Iya benar dan itu juga telah menjadi temuan BPK namun kami akan mengembalikannya ke kas negara,” kata Kesit Sukamto. Ketika ditanyakan kapan akan mengembalikan, Ia mengaku ada aturan yang memberikan waktu selama 2 tahun untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. 


Atas pengakuan Kesit tersebut, skornews selanjutnya melakukan penelusuran LHP BPK 2017 pada Kemendesa PDTT. Hasilnya, pertanggungjawaban fiktif diduga terjadi hampir di seluruh unit kerja Eselon 1, terbesar terjadi di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendesa, khususnya pada Biro SDM dan Umum yang merugikan keuangan Negara Puluhan Miliar Rupiah.

 

LPJ Lembur TA. 2017 (sumber: LHP BPK)


Berdasarkan pemerikasaan BPK, Kegiatan yang diduga menjadi lahan empuk manipulasi kegiatan dan pertanggungjawaban fiktif di lingkup Kementerian Desa PDTT yakni kegiatan Perjalanan Dinas, Lembur, Tunjangan Kinerja, Pengadaan Barang/Jasa, Konsultansi dll. BPK merekomendasikan Menteri Desa agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan memerintahkan PPK dan KPA masing-masing kegiatan agar menarik biaya kegiatan fiktif itu menyetorkan ke kas negara.

 

Aktivis anti korupsi dari LIPAN RI, Yandi Nurarifiandi ketika dihubungi skornews mengatakan bahwa mencermati maraknya dugaan kegiatan fiktif di Kemedesa, terjadi karena gagalnya implementasi program revolusi mental Jokowi dalam menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik Good Governance


“Korupsi dimana-mana semakin menjamur, termasuk di Kemendesa itu karena program revolusi mental yang gagal menciptakan tatalaksana pemeritahan yang baik. Komitmen pemerintah mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan dan ucapan tapi implementasinya NOL,” kata yandi kepada skornews, (3/12).


Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sanjojo yang dikonfirmasi skornews pada (26/11) belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ||Awi 
 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com