,
18 April 2016 | dibaca: 1319 pembaca
Dugaan Korupsi ADD Untuk Pelatihan SIKDES

Kwitansi Pembayaran pelatihan Sikdes

MAROS, Skornews.com

Satu lagi dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Desa digunakan untuk mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKDES) pada tahun 2013 silam. Kini kasus itu dalam penanganan pihak Polres Maros.

 

Sebanyak 80 Desa mengikuti kegiatan itu, dan dibebankan biaya Rp.7,5 juta per desa. Itu berarti Rp.600 juta ADD digunakan untuk pelatihan Sikdes selama dua hari satu malam di hotel Boulevard Makassar.

 

Salah seorang Kepala Desa yang enggan disebut namanya mengaku telah menjalani pemeriksaan di Polres Maros. Ia mengatakan pihak Polres Maros telah memeriksa 80 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Maros terkait penggunaan ADD 2013 untuk pembayaran kegiatan pelatihan SIKDES.

 

Waktu pemeriksaan di Polres Maros saya membawa kwitansi pembayaran sebagai dasar hukum bahwa dalam penggunaan Add 2013 digunakan untuk pembayaran kegiatan SIKDES, Bukan dialihkan apalagi dikorupsi”Tegasnya kepada Skornews baru baru ini.

 

Anggaran yang digunakan dalam kegiatan itu dipotong lansung dari Add tahun 2013 yang dilakukan panitia penyelenggara.

 

Sumber Skornews lain  berinisial KT mengatakan kegiatan SIKDES itu diselenggarakan Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD).

 

Pelatihan Sikdes berlansung selama dua hari satu malam dan akan berlanjut ke bali, tapi saya tidak berangkat ke bali” Paparnya.

 

Ketua Apdesi Maros, Abd. Aziz, S.Sos yang dikonfirmasi mengatakan kegiatan Sikdes itu dilaksanakan sebagai upaya peningkatan sumber daya aparatur desa.

 

Kegiatan ini diusulkan oleh Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah ( PKPD) kepada seluruh kepala desa dikabupaten maros melalui Asosiasi pemerintah desa (APDESI) dan kegiatan itu direspon baik oleh PMD dan inspektorat.

 

Apalagi kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas pemerintah desa dan aparaturnya demi terwujudnya Good Governance” Sebutnya.

 

Menanggapi hal itu Koordinator Advokasi HIPMI MAROS RAYA, Muh. Yusri Sanrobani mengkritik keras panitia penyelenggara yang mematok anggaran terlalu besar, apalagi dana itu diambil dari Add tahun 2013.

 

Ini menandakan kualitas pemerintah desa tidak mumpuni dalam menjalankan pemerintahan ditingkat desa. Kok bisa anggaran ADD digunakan untuk pembayaran pelatihan Sikdes sementara kegiatan itu tidak ada dalam daftar Apbds” Kritiknya.

 

Yusri juga mensinyalir dalam kegiatan itu ada permainan kongkalikong antara penyelenggara dengan elit politik yang ingin menggerogoti ADD demi kepentingan kelompok.

 

“Kita meminta kepada penyidik Polres Maros agar secepatnya mengumumkan ke publik terkait hasil pemeriksaan 80 desa” Pungkasnya. AA.048

 

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com