,
12 September 2015 | dibaca: 1972 pembaca
Diduga, Sertifikat Pengadaan Barang Dan Jasa Diperjualbelikan

ilustrasi

JAKARTA, skornews.com


Rendahnya serapan APBN/APBD Tahun Anggaran 2015 diduga karena maraknya aksi jual beli sertifikat pengadaan dan dugaan keterlibatan oknum di LKPP dengan "mafia” pengadaan.


Lambatnya pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) selama ini juga diduga karena Panitia/ULP, PPK, KPA/PA, Kontraktor/Konsultan saling "bermain mata", Karena intervensi Partai, intervensi Pimpinan Kementerian/ Lembaga (KL) dan Kepala Daerah, masih banyak Panitia/ULP maupun PPK yang belum bersertifikat legal, Pada umumnya Pimpinan KL (PA/KPA) & Kepala Daerah serta PA/KPA Daerah tidak mengerti batasan kewenangannya dalam proses Pengadaan.


Investigasi tim skornews yang menemukan banyaknya sertifikat pengadaan yang diduga “palsu” karena tanggal sertifikat berbeda dengan tanggal ujian sertifikasi pengadaan


Instansi yang diduga marak penyebaran sertifikat “palsu” adalah DKI Jakarta, Aceh, Sulsel, Papua, LKPP dan Bappenas, “menurut Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 9 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis (Juknis) sertifikasi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) maka tanggal sertifikat adalah tanggal ujian sertifikasi,” kata sumber skor yang meminta namanya tidak disebutkan.


Lebih lanjut, tim investigasi skornes menemukan fakta bahwa pasal tentang pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden setiap tahun berubah, tercatat sejak Tahun (2003-2015) telah 12 kali dirubah.


“Hal tersebut diduga telah terjadi aksi jual beli pasal,” kata sumber skornews melanjutkan.


Hasil investigasi selanjutnya adalah dugaan jual beli sertifikat ahli pengadaan kepada orang-orang yang tidak lulus ujian sertifikasi pengadaan serta menjamurnya Penyelenggara Training “abal-abal” yang umumnya adalah pihak swasta.


Dalam Peraturan kepala (Perka) LKPP No. 3 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pihak swasta dapat menyelenggarakan Training jika mampu meluluskan peserta diatas 50% namun nyatanya, penyelenggara training PBJ Swasta setiap hari jumlahnya terus bertambah padahal 1 pun dari Lembaga tersebut tidak ada yang mampu meluluskan peserta pelatihan diatas 50%, rata-rata tingkat kelulusan yang dicapai hanya berkisar 5-10%. pertanyaannya, kenapa penyelenggara tersebut tidak ditutup? Infonya "setor" ke LKPP. Ironisnya lagi, saat ini tidak ada Lembaga yang mengawasi LKPP.


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.


LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.


Hingga kini, Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah (LKPP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diyakini dapat mencegah dan mengurai simpul-simpul kecurangan penentuan pemenang lelang, nyatanya hanyalah “isapan jempol” belaka.


Banyak fakta, pemenang lelang masih dapat diatur dengan memodifikasi persyaratan administrasi maupun teknis yang diperkirakan hanya mampu dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa.


Sebelum dilaksanakan lelang, oknum pejabat “nakal” biasanya bergerilya mencari setoran tertinggi dari pengusaha Penyedia barang/jasa dengan janji akan dimenangkan dalam lelang dan melaksanakan pekerjaan.


Penulis menemui sejumlah pengusaha penyedia barang/jasa yang mengaku tidak mengikuti lelang karena tidak mampu menyediakan “setoran” sesuai permintaan oknum pejabat terkait.


Ada pengusaha yang telah memberi “setoran” namun kecewa karena tidak mendapatkan pekerjaan.


Pengusaha yang telah “menyetor” dan mendapatkan pekerjaan namun terpaksa memanipulasi spesifikasi/RAB untuk mengembalikan uang “setoran” dan memperoleh keuntungan.


Hal tersebut diatas diduga telah mewabah dan menggurita pada setiap pengadaan barang dan jasa di lingkup instansi pemerintahan Pusat, Daerah dan BUMN.


Guna mencegah hal tersebut, penulis berpandangan bahwa perlunya melibatkan dan mempersilahkan seluruh elemen masyarakat maupun organisasi dalam melakukan pengawasan proses pengadaan barang/jasa mulai dari pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan.


Pejabat, panitia pengadaan dan pelaksana pekerjaan diharapkan transparan dan akuntabel dalam memberikan seluruh informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan. Awi


Bersambung…!!!

“Membongkar Mafia Pengadaan barang dan jual beli sertifikat”

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com