,
31 Maret 2015 | dibaca: 2180 pembaca
Diduga PT Wintermar Kangkangi UU Terkait Tenaga Kerja

skornews.com, Jakarta

Setiap perusahaan dan orang-orang yang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang terkait Tenaga Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

 

Namun ternyata tidak semua perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia mau mentaati dan menerapkan Undang-Undang terkait Tenaga Kerja tersebut, dan bahkan ada yang terkesan alergi terhadap didirikannya Serikat Pekerja di lingkungan perusahaannya, meskipun hal itu diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja.

 

Salah satunya adalah PT Wintermar Offshore Marine Tbk (“PT Wintermar”). Perusahaan nasional yang telah go publik  dan bergerak dalam bidang pelayaran di dalam negeri dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi ini, digugat mantan pekerjanya pada Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  terkait Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

Karena PT Wintermar dianggap telah melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) secara tidak sah kepada Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea AMd SH MMar.  Salah satu penyebab PHK tersebut ditengarai,  karena Capt. Samuel Bonaparte mempelopori berdirinya serikat pekerja di perusahaan tersebut.

 

Terkait PHK yang dilakukan PT Wintermar kepada Capt. Samuel Bonaparte tersebut diduga telah menentang atau mengangkangi UU terkait Tenaga Kerja, yakni UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Hubungan Industrial dan UU Serikat Pekerja.

 

Dalam gugatan yang didaftarkan oleh Kuasa Hukum Capt. Samuel Bonaparte ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jum’at, 06 Maret 2015 lalu dengan nomor register perkara No. 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, Capt. Samuel Bonaparte menggugat PT Wintermar atas perlakuan diskriminasi kepada dirinya dan menuntut dipekerjakan kembali.

 

Menurut Satrio Laskoro, salah satu Kuasa Hukum Capt. Samuel Bonaparte, atas dasar ketakutan akan berdirinya serikat pekerja, kemudian perusahaan melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap Capt. Samuel Bonaparte dan menekan dirinya untuk mengundurkan diri dari perusahaan.

 

“Hal semacam itu bertentangan dengan Pasal 154 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, di mana seharusnya pengunduran diri dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi apapun dari perusahaan,” tambah Satrio saat ditemui SKOR pada sidang kedua, di Pengadilan Hubungan Industrial, Senin (30/03/2015).

 

Selain itu, ungkapnya, berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. “Serikat pekerja ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja, sesuai Pasal 5 ayat [2] UU Serikat Pekerja,” tambahnya.

 

Lebih lanjut Satrio menegaskan, menurut Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja, dalam proses pembentukan serikat pekerja, tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. “Barangsiapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk SP, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta,” tandasnya.

 

Pada dasarnya, ujarnya, semua perusahaan yang berada di Indonesia harus memiliki serikat pekerja. Karena hal ini sesuai Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan, hubungan industrial dilaksanakan melalui serikat pekerja atau serikat buruh.

 

Memang diakui Satrio, klien kami sebagai pihak yang memahami hukum dan undang-undang, pernah menyampaikan di hadapan forum, sangat memungkinkan bagi pegawai mendirikan serikat pekerja di dalam suatu perusahaan. Hal itu guna mengimbangi kedudukan pegawai dan perusahaan, serta memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengusulkan inovasi dalam mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. “Ketika itu, klien kami tidak pernah bermaksud untuk memprovokasi atau menghasut pegawai lainnya untuk melawan Perusahaan melalui serikat pekerja,” tegasnya.

 

Rupanya, setelah mendengar akan dibentuknya serikat pekerja tersebut, pihak perusahaan menganggap langkah yang dilakukan Capt. Samuel Bonaparte tersebut sebuah bentuk perlawanan terhadap PT Wintermar, paparnya.

 

Klien kami, ujarnya, setelah mengusulkan pendirian serikat kerja tersebut, mendapat musibah pada 31 Juli 2014, hingga dokter menganjurkan klien kami untuk beristirahat selama 30 hari. Namun dalam perkembangannya klien kami baru dapat berjalan kembali setelah beristirahat selama 3 bulan. “Saat sakit itulah, klien kami mendapat kabar dari atasannya di departemen HSE bahwa pihak perusahaan tidak menyukai langkah yang akan dibuat klien kami untuk mendirikan serikat pekerja,” terangnya.

 

 

Menolak Anjuran Mediator

Lebih jauh Satrio menuturkan, upaya penyelesaian secara damai telah coba dilakukan melalui mekanisme bipartite dan tripartite, dimana hasilnya berdasarkan anjuran dari mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, mediator menganggap, pengunduran diri yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dan perusahaan dianjurkan untuk mempekerjakan kembali  Capt. Samuel Bonaparte.

 

“Namun ternyata perusahaan menolak anjuran tersebut. Hingga akhirnya perkara ini dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tukasnya.

 

Ketika dikonfirmasi setelah persidangan kedua yang berjalan lebih kurang selama 15 menit tersebut, pihak internal perusahaan yang dihadiri 4 orang dan tidak ingin menyebutkan namanya itu, enggan memberikan komentar kepada SKOR terkait kasus yang digugat oleh Samuel Bonaparte.

 

“Kami tidak bisa memberikan komentar apapun karena masih dalam proses persidangan.” ujar seorang wanita salah satu pihak internal perusahaan yang enggan menyebutkan namannya tersebut.

 

Sementara ketika dilaksanakan sidang pertama, Senin (23/03/2014) lalu, pihak PT Wintermar tidak hadir. Karena itulah, keesokan harinya, Selasa )24/03/2014) SKOR mengunjungi Kantor PT. Wintermar Offshore Marine Tbk, Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560, Indonesia, untuk menemui Kepala Human Resources Departement (HRD), Arif Budi Sayoga atau Nely Layanto selaku Sekretaris Perusahaan Wintermar Offshore Marine.

 

Namun pihak security, ternyata tidak mengizinkan SKOR menemui kedua petinggi PT Wintermar, dengan alasan tidak ada janji sebelumnya.

 

Rupanya belakangan baru diketahui, jika penolakan pihak security cukup beralasan. Karena ternyata informasi yang diterima SKOR, Rabu (25/03/2014) dari lantai Bursa Efek Indonesia, salah satu direktur sekaligus HRD PT Wintermar, Arif Budi Sayoga mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam laporan tersebut, Nely Layanto, selaku Sekretaris Perusahaan Wintermar Offshore Marine mengaku, telah menerima surat pengunduran diri Direktur Arif Budi Sayoga, pada 23 Maret 2015. @ Alfi/S10

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com