,
23 Desember 2014 | dibaca: 1316 pembaca
Diduga FIKTIF Penggunaan Dana BLNP
Kementerian Koperasi dan UKM

SKOR//karikatur Kegitan Penggunaan BLNP

Skornews.com, Jakarta

Penyalahgunaan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada semua lini baik pusat maupun daerah sepertinya sudah mejadi “lahan empuk para koruptor”. Tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Koruptor, tidak efektif mampu menekan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

 

Setelah kasus Video Tron dan manipulasi pengadaan 8 Unit Lift yang gencar diberitakan SKOR sebelum “aktornya dikandangkan” Kejaksaan. Tahun anggaran 2013, Kementerian Koperasi dan UKM menghabiskan sekitar Rp 170 Miliar anggaran biaya langsung non personil (BLNP) pengadaan jasa konsultan yang dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui e-procurement prakualifikasi pada Pokja, ULP masing-masing Deputi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkop UKM No. 60/KEP/M.KUKM/XJI/2012 tanggal 27 Desember 2012.

 

Diduga, Miliaran penggunaan dana BLNP kembali dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh oknum pejabat pada deputi terkait bekerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan uang Negara tanpa bukti pengeluaraan riil seperti pada sosialisasi UU, penyusunan grand design, temu konsultan, penyusunan SOP, sejumlah pelatihan, bermacam diklat dan bimbingan atau konsultansi. Penggunaan anggaran yang berpotensi dimanipulasi adalah pada belanja bahan, akomodasi dan konsumsi.

 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kabag Humas KUKM, Syahrul meminta untuk mengirimkan surat konfirmasi. “permintaan saudara untuk wawancara sudah saya sampaikan, Deputi terkait meminta konfirmasi melaluli surat”, Kata Kabag Humas.  

 

Sesuai undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya (at cost), seperti meliputi antara lain biaya pembelian ATK, sewa peralatan, perjalanan, pengiriman dokumen, pengurusan surat izin, komunikasi, pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar.

 

Karena waktu deadline terbit SKOR, sehingga surat konfirmasi belum dapat dikirim. Tanggapan pihak kementerian KUKM akan dimuat pada edisi berikutnya. Doel/Red.01

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com