,
18 Juni 2017 | dibaca: 1187 pembaca
Diberitakan Marak Korupsi, Bio Farma Membantah
Arifiandi: Pihak Bio Farma Keliru medefenisikan UU KIP Terkait Informasi Yang Dikecualikan

wawancara skornews dengan Head of Corporate Communications Departemen Biofarma, Nurlaela Arief (12/6) didampingi Pejabat Divisi Legal, Human capital serta seorang tidak berseragam perusahaan yang tidak diperkenalkan identitas dan kapasitasnya

Bandung-Jabar, skornews.com

 

Pihak Bio Farma memberikan Hak Jawab atas pemberitaan skornews edisi ke-46 terkait dugaan Perjalanan Dinas fiktif PT Bio farma (Persero) Tahun 2015 yang disinyalir merugikan keuangan perusahaan Puluhan Miliar Rupiah.

 

Informasi yang diminta sehubungan dengan data perjalanan dinas tidak dapat kami berikan karena merupakan informasi yang dikecualikan undang-undang, “untuk Bio Farma, ini termasuk informasi yang dikecualikan sesuai amanah Pasal 17, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang juga dikuatkan dengan SK Direksi No. 02929/DIR/IV/2010 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi bahwa informasi perjalanan Dinas adalah termasuk informasi yang dikecualikan,” kata Pejabat PPID Bio Farma, Nurlaela Arief.

 

Sebelumnya, menanggapi bantahan pihak Bio Farma tersebut, skornews meminta sejumlah SPPD secara random untuk dicek kebenaran telah dilaksanakannya Perjalanan Dinas dimaksud.

 

Ditanyakan lebih lanjut terkait informasi yang dikecualikan, Nurlaela Arief mengatakan telah mengikuti pelatihan langsung dari Ketua Komisi Informasi Pusat, “saya tau persis karena saya pejabat PPID dan Ketua KIP langsung yang telah memberikan pelatihan disini (Kantor Bio Farma, red) dan kami juga mengikuti Talk Show nya di Jakarta,” kata Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Nurlaela Arief kepada skornews.

 

Saat skornews hendak mendokumentasikan Peraturan Direksi yang mengatur informasi yang dikecualikan tersebut, Nurlaela menolak dan buru-buru menarik kertas yang diperlihatkan kepada skornews, “ini SK Direksi termasuk informasi yang dikecualikan di Bio Farma, begitupun informasi perjalanan dinas karena merupakan dokumen keuangan,” katanya ketus.

 

Kunjungan (wawancara) skornews atas permintaan pihak PT Bio Farma di Jalan Fasteur, Bandung, Jawa Barat (12/06/17) diterima Head of Corporate Communications Departemen Biofarma & PPID, Nurlaela Arief didampingi Pejabat Divisi Legal, Human capital (SDM)  PT Bio Farma (Persero) serta seorang tidak berseragam perusahaan yang tidak diperkenalkan identitas dan kapasitasnya.

 

“Ini kita ada media yang memberitakan positif tentang Bio Farma, kita ada langganan media juga,” kata Nurlaela sambil memberikan majalah FBI kepada skornews.

 

Aktivis anti korupsi, Arifiandi saat diminta tanggapannya mengatakan Pihak Bio Farma sangat keliru jika mengatakan dokumen Perjalanan Dinas adalah informasi yang dikecualikan, “bahkan laporan keuangan sekalipun bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan diharuskan mengumumkan Laporan Keuangan itu secara berkala setiap 6 Bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP,” katanya tegas.

 

Arifiandi menambahkan, “jika informasi terkait perjalanan dinas itu dirahasiakan, sangat patut diduga terjadi penyalahgunaan dan juga media skornews dilarang didistribusikan di Bio Farma tapi media lain yang memuat berita pencitraan tidak ada larangan. Kawan-kawan Pers teruskan ungkap dan nanti akan saya bawa di forum diskusi anti korupsi sebagai langkah investigasi lebih lanjut,” ujarnya.   

 

Berikut Hak jawab PT Bio Farma (Persero) atas Pemberitaan skornews edisi ke-46 yang berjudul “Diduga, Bio Farma Marak Korupsi”

 

1. Bahwa pernyataan yang dimuat oleh Tabloid Skornews pada Edisi ke- 46/Th VI/2017 halaman 6 adalah tidak benar

 

2. Perjalanan dinas yang dimaksud seperti dikutip oleh media anda, telah diverifikasi dan diperiksa oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa betul perjalanan dinas telah dilaksanakan dan telah dibuktikan oleh BPK bukan merupakan perjalanan Dinas Fiktif sebagaimana dituduhkan

 

3. Menanggapi isi berita saudara, kami informasikan bahwa realisasi seluruh biaya perjalanan dinas tahun 2015, telah di audit oleh BPK dan kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

 

4. Pihak BPK sudah memberikan masukan untuk memperbaiki kesisteman perjalanan dinas di Bio Farma, dan sudah ditindak lanjuti oleh Bio Farma

 

5. Permintaan segala bentuk bukti-bukti perjalanan dinas tidak dapat dipenuhi dikarenakan informasi tersebut masuk kedalam kategori informasi dikecualikan (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 pasal 17

 

6. Seluruh bukti terkait pemeriksaan perjalanan dinas sudah diserahkan kepada pihak BPK

 

7. Kami mohon agar penjelasan dari kami ini sebagai bahan berita dan agar dimuat proposional dan lengkap

 

8. Kami mohon untuk dikirimkan bukti tayang yang memuat hak jawab dari bio farma pada edisi selanjutnya

 

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

 

Skornews mengutif Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

 

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: (1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, (2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, (3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, (4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan/atau (5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum

 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

 

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: (1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri, (2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi, (3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya, (4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer, (5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia, (6) sistem persandian negara dan/atau, (7) sistem intelijen negara

 

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

 

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: (1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara, (2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan, (3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya,  (4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property, (5)rencana awal investasi asing, (6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya dan/atau (7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang

 

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: (1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional, (2) korespondensi diplomatik antarnegara, (3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional dan/atau (4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri

 

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

 

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (1) riwayat dan kondisi anggota keluarga, (2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, (3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, (4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau (5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

 

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

 

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

Jurnalis: wahyu/hari S/rzk

 

Bersambung…Nantikan ulasan lengkapnya pada terbitan skornews edisi ke-47, skornews akan berusaha mengutif LHP BPK terkait Perjalanan Dinas Bio Farma 2015 dan wawancara khusus dengan Ketua Komisi Informasi Pusat

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com