,
13 Desember 2018 | dibaca: 275 pembaca
COP24, Menteri PPN: Kota Rendah Karbon Hemat USD 17 T

Polandia, skornews.com

 

Populasi penduduk yang tinggal di kota terus meningkat pesat, dalam dua dekade terakhir, penduduk perkotaan Indonesia meningkat dua kali lipat yaitu dari 77,9 juta pada 1997 menjadi 144,3 juta pada 2017 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk perkotaan 4,1%, diperkirakan 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota pada Tahun, 2025.

 

Kota adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, setiap 1% peningkatan populasi penduduk perkotaan telah meningkatkan pendapatan per kapita negara-negara Asia Timur Pasifik sebesar 2,5-3% per tahun, China 2,7% per tahun dan Indonesia 1,4% per tahun. 

 

Selain berdampak terhadap ekonomi, pertumbuhan kota juga berdampak pada kualitas lingkungan. Kota juga dikenal sebagai penyumbang 70% emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

 

Kegiatan produksi dan konsumsi penduduk perkotaan terutama makanan, energi, air bersih dan transportasi juga memberikan tekanan terhadap lingkungan. Pada Oktober 2018, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merilis Special Report on Global Warming of 1,5°C

 

“Laporan IPCC menyatakan untuk membatasi naiknya pemanasan global 1,5°C memerlukan transisi yang cepat dan luas, baik penggunaan energi, pengelolaan lahan, pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, termasuk transportasi, bangunan serta sistem industri. Kita memiliki waktu 12 tahun untuk mencapai target ini. Untuk itu, perlu beranjak ke pendekatan yang lebih inovatif,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam acara the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24) dengan topik “Investing in Low Carbon Development: Sustainable Cities and Green Energy” yang berlangsung di Katowice, Polandia,  (11/12).

 

Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan prinsip Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda (NUA) yang dirilis UN-Habitat pada 2016 ke dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menempatkan tiga misi pembangunan kota-kota di Indonesia yaitu Aspek Sosial, ekonomi dan lingkungan.

 

Saat perhelatan IMF-World Bank Annual Meeting di Bali pada Oktober lalu, Pemerintah Indonesia merilis Pembangunan Karbon Rendah Indonesia atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI). 

 

Sebagai platform baru pembangunan masa depan, PRK bertujuan mempertahankan pembangunan sosial-ekonomi melalui kegiatan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi SDA. Sebagai bagian proses penyusunan Rencana RPJMN 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas sedang berupaya meng-arusutamakan kerangka PRK ke dalam rancangan teknokratis tersebut. 


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah membentuk Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagai satu-satunya dana perwalian nasional di Indonesia.ICCTF menjadi salah satu instrumen Pemerintah Indonesia untuk memastikan pembangunan kota berkelanjutan dalam kerangka PRKdengan menggabungkan aksipencegahan perubahan iklim sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat komunitas.

 

Dengan mengadopsi teknologi ke sistem pertanian, produksi padi meningkat dari 5,4 tonmenjadi 12 ton per hektar, serta dapat menciptakan penghasilan tambahan keluarga sebesar Rp 1 juta per bulan.Selain itu, penguranganpenggunaan pupuk non-organik juga mengatasi masalah emisi dan kelangkaan air. Untuk memberikan dampak yang lebih besar, melalui kerjasama dan sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Universitas, kegiatan ini ditingkatkan skalanya (upscalling) di semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

 

“Dukungan dari semua pihak sangat penting dalam membantu Pemerintah Indonesia menerapkan PRK khususnya untuk jangka panjang. Saya berharap melalui COP24 ini, kita dapat berdiskusi serta saling bertukar ide dan pandangan bagaimana mempercepat transisi PRK, terutama dalam konteks kota berkelanjutan dan inisiatif energi hijau. Investasi dalam PRK juga merupakan peluang yang dapat kita jajaki sekaligus mengembangkan agenda bersama,” terang Menteri Bambang.

 

Turut hadirVice Minister for Global Environment Affairs Ministry of Environment Japan Yasuo Takahashi, Parliamentary State Secretary to the Minister for Economic Cooperation and Development Federal Republic of Germany Maria Flachsbarth, LCDI Commissioner and Co-Chair of the Global Commission on the Economy and Climate Lord Nicholas Stern, CEO Global Environment Facility (GEF) Naoko Ishii, Director of Environment Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Rodolfo Lacy, serta Deputy Permanent Secretary Ministry of Energy Utilities and Climate Denmark Anders Hoffmann. ©Ratis (S:Cita Adelia)

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com