,
17 April 2015 | dibaca: 1663 pembaca
Bupati Konawe Diduga Terima Gratifikasi PT ST Nickel Resources

Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa

Skornews.com, Konawe Sultra

Langkah Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Kerry Saiful Konggoasa menerbitkan Keputusan perubahan titik koordinat batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. ST. Nickel Resources menuai sorotan sejumlah pihak.

 

Keputusan Bupati bernomor 224 tahun 2014 itu dinilai traksaksional dan bernuasa kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Bahkan Kerry ditengarai menerima Gratifikasi dari PT. ST. Nickel Resources.

 

Tudingan kongkalikong itu bukan tanpa alasan. Pasalnya PT ST Nickel Resources dikenal sebagai perusahaan yang “bandel” tidak patuh pada ketentuan peraturan pertambangan yang berlaku.

 

Tahun 2012 lalu diketahui PT ST Nickel Resorce terbukti melakukan pemalsuan surat menteri kehutanan RI tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI.

 

Akibat pemalsuan surat itu, Bupati Konawe yang saat itu dijabat DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si. menerbitkan keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi yang dimiliki PT ST Nickel Resorce

 

Namun pada 2014, Kerry justru menerbitkan keputusan perubahan titik koordinat WIUP pada perusahaan PT ST Nickel Resorce yang dapat diartikan menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut.

 

Hal itu disampaikan Koordinator investisgasi Lembaga Informant Korupsi (LIK), Bang Awi kepada Skor beberapa waktu lalu.

 

“Ini aneh bin ajaib, perusahaan yang telah memalsukan surat menteri kehutanan dan sudah dicabut IUPnya malah dihidupkan kembali” ujar Awi dengan nada curiga.

 

Awi meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Konawe.

 

Senada dengan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI), Muh. Hajar juga menduga adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan serta penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa.

 

Hajar juga mendesak agar Kejaksaan Agung bisa menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan Kerry. Selain itu Hajar juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut Pemalsuan surat menteri kehutanan yang dilkukan PT. ST. Nickel Resources. 

 

Berdasarkan penelusuran Skor, surat Keputusan Bupati Konawe tentang perubahan titik koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. ST. Nickel Resources itu, dituangkan dalam pengumuman rekonsiliasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipublikasikan Direktorat Minerba pada pengumuman Tahap XV (evaluasi daerah) sebagaimana dapat dilihat pada website resmi Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (www.minerba.esdm.go.id).

 

Pada website Ditjen Minerba itu, selain keputusan Bupati Nomor 224 tahun 2014, rekonsiliasi IUP PT. ST. Nickel Resources juga diperkuat dengan rekomendasi gubernur Sulawesi Tenggara dengan nomor 540/928.

 

Pihak Biro Humas Pemkab Konawe yang dikonfirmasi terkait hal itu, belum memberi tanggapan hingga berita ini ditulis. Red. 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com