,
18 Oktober 2016 | dibaca: 947 pembaca
BKN: UU ASN “ompong”

Jakarta, skornews.com

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan terakhir dirubah dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparutur Sipil Negara.

 

 

Sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Januari Tahun 2014 lalu, hingga kini UU tersebut belum dapat dijadikan rujukan sebagai payung hukum penyelesaian masalah-masalah kepegawaian.

 

 

Hal tersebut dikemukakan staf humas Bandan Kepegawaian Negara (BKN) bidang pengelolah bahan informasi dan publikasi, Ibu Diah kepada skornews (4/10) lalu saat menyoroti oknum PNS/ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) karena kasus korupsi, sebagaimana diatur dalam UU ASN pasal 87 ayat 4 (b) yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat (baca juga: http://skornews.com/skor-pns-koruptor-tidak-dipecat-.html)

 

 

Kecuali masalah jaminan kerja, UU ASN belum dapat dipergunakan sebagai payung hukum karena belum memiliki turunan Peraturan Pemerintah (PP), “Turunan UU ASN belum ada, PP-nya belum ada jadi belum ada acuan tentang hukuman yang bersifat kasuistis misalnya kedisiplinan dll, kecuali terkait jaminan kerja sudah ada turunannya (Peraturan Pemerintah),” kata Diah.

 

Banyak terjadi hal serupa di daerah namun adanya otonomi daerah harus juga diketahui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) nya, “mungkin PPK nya belum tau klo ada pegawai yang di penjara,” ujar Vino staf humas yang mendampingi ibu Diah.

 

Diah menambahkan, “mungkin juga dengan kepetingan PPKnya melindungi oknum tersebut,” terangnya. //Awi

 

Bersambung…!

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com