,
22 Januari 2018 | dibaca: 1019 pembaca
Bau Korupsi Menyengat Dari Lift Bappenas

Jakarta, skornews.com

 

Hasil Pengadaan Lift Bappenas Tahun 2016 yang baru selesai dikerjakan sekitar bulan September 2017 lalu itu hingga kini belum memiliki sertifikat jaminan Laik (aman) digunakan dari produsen dan kementerian terkait.

 

Keterlambatan Pelaksana (penyedia jasa) menyelesaikan pekerjaan, menurut Kepala Biro Humas Bappenas Thohir Afandi ketika dikonfirmasi skornews mengatakan bahwa rekanan telah dikenakan denda maksimal sesuai ketentuan meski hingga kini belum melunasi denda tersebut.

 

Ruang dalam gedung Bappenas setelah melewati Satpam, (Lift di sebelah kanan)

 

“Besaran denda keterlambatan yang dikenakan ke penyedia jasa adalah denda maksimum sebesar 9 persen dari total nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku atau sebesar Rp 344,82 Juta. Selanjutnya dari total denda tersebut sudah dibayar Rp 250 Juta dan sudah disetorkan ke kas negara. Masih ada sisa denda yang belum dibayar oleh penyedia jasa sebesar Rp 94 Juta. Penyedia jasa tetap berkomitmen membayar sisa denda tersebut,” kata Thohir Afandi yang mengaku belum dapat memberikan klarifikasi terkait jaminan kelaikan/kemanan penggunaan lift, “saya jawab pertanyaan yang pertama saja dulu ya,” kata Karo Humas kepada skornews, (16/1/18) lalu.

 

Pantauan skornews saat menggunakan lift hasil pengadaan tersebut (15/1/18), tampak angka penunjuk lantai (naik/turun) menggunakan sistem digital, sayangnya harus menggunakan “tenaga” yang lebih besar dari penunjuk lantai (manual), berbeda dengan system digital pada umumnya yang hanya dengan menyentuh tanpa harus menekan (keras).

 

Jika akan menggunakan lift Bappenas pertama kali, jangan ragu tekan agak keras simbol digital (naik/turun), (doc. 16/1, lift  di sayap kanan Ged. Bappenas) 

 

Diberitakan sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayar lunas (100%) kepada penyedia pada akhir tahun anggaran 2016 pada saat progres pekerjaan masih jauh dari 50%, pekerjaan baru selesai pada September 2017 (tahun berikutnya) tanpa dilakukan adendum (perpanjangan kontrak) dan tanpa batas waktu penyelesaian pekerjaan.

 

Pembayaran 100% yang dilakukan pada akhir tahun 2016 itu artinya secara administrasi dan faktual pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan biasanya terjadi serah terima pekerjaan antara PPK sebagai pemberi pekerjaan dengan Penyedia Jasa sebagai pelaksana pekerjaan.

 

Hasil pengadaan lift bappenas (doc. skornews 15/1/18)

 

Sementara itu, denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia jasa secara administrasi juga mengindikasikan pekerjaan belum selesai, “dua hal ini membingungkan dan tidak lazim terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan itu justru terjadi di Kementerian PPN/Bappenas yang notebene harusnya menjadi contoh pelaksanaan kepatuhan perundang-undangan dan prinsip-prinsip good governance,” kata aktivis anti korupsi, Bowo Diharjo ketika dihubungi skornews, (21/1/18).

 

Dilanjutkan Bowo, ”jika dikatakan tidak ada korupsi atau kerugian Negara, bukankah tidak dibayarkan denda seluruhnya itu juga termasuk kerugian negara dan juga pemanfaatan hasil pengadaan tidak dapat digunakan tepat waktu itu juga kerugian Negara. Soal korupsi (kerugian keuangan Negara) nanti pihak berwenanglah yang berhak menyimpulkan tapi perlu diingat bahwa maladiministrasi adalah pintu masuk korupsi sesuai pernyataan Ombudsman. Ibaratnya, “Bau” korupsi sudah tercium,” tuturnya. ||drw

 

Bersambung…

Nantikan berita menarik hasil penelusuran skornews selanjutnya, skornews juga mengundang calon whistleblowers untuk mengungkap dugaan korupsi dan akal-akalan pengadaan lift

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com