,
10 Januari 2018 | dibaca: 4210 pembaca
Bappenas Bedah Angka Kemiskinan Dan Kesenjangan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menggelar Konferensi Pers “Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS” di Kantor Bappenas, (9/1/18)

Jakarta, skornews.com

 

Tingkat kemiskinan pada Tahun 2017 mencapai titik terendah selama hampir Dua Dekade yaitu sebesar 10,12 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin (year-on-year).

 

Faktor-faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik serta strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan untuk Tahun 2018.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menggelar Konferensi Pers “Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS” di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Bappenas, Selasa (9/1/18).

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro

 

“Secara absolut jumlah penduduk miskin dari September 2016 - September 2017 turun 1,18 juta jiwa. Perkembangan penurunan kemiskinan sepuluh tahun terakhir, rata-rata hanya turun 500 ribu orang per tahun. Pada 2017, terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,18 juta jiwa,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas.

 

Tabel perkembangan tingkat kemiskinan sepuluh tahun terakhir (sumber: BPS, Thn 2011-2017 Angka September)

 

Dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa.

 

Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan namun pada tahun 2014-2016 penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015 dan pada periode 2016-2017 kembali terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan.

 

Terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran terutama pada komponen makanan. Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir.

 

“Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah riil akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan,” jelas Bambang Brodjonegoro.

 

Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain: (i) perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (ii) penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (iii) reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan (iv) optimalisasi penggunaan Dana Desa.

 

Selanjutnya, Menteri Bambang menjelaskan bagaimana BPS menentukan siapa yang hidup di bawah garis kemiskinan dan siapa yang berada di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan konsumsi komoditas pangan tertentu yang dinyatakan dengan kalori.

 

“Garis kemiskinan nasional lebih tinggi daripada garis kemiskinan di perdesaan dan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada garis kemiskinan nasional karena pengeluaran di perkotaan lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional dan apalagi dibandingkan dengan perdesaan.

 

Perkembangan 2014-2017, garis kemiskinan naik karena ada inflasi. Untuk itu, sangat penting menjaga inflasi. Kalau inflasi tidak dijaga dan garis kemiskinan naiknya lebih tajam maka akan semakin sulit untuk mengurangi kemiskinan,” terang Menteri Bambang.

 

Beberapa komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan pada 2017, antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan daging sapi.

 

Komoditi beras menempati urutan pertama atau sebesar 18,80 persen berkontribusi terhadap garis kemiskinan di perkotaan sementara di perdesaan sebesar 24,52 persen.

 

“Kalau kita tidak ingin kemiskinan bertambah, jaga harga beras untuk masyarakat perdesaan. jika harga beras naik, pengaruh beras ke garis kemiskinan perdesaan sampai 24,52 persen atau seperempatnya. Saya juga berharap kita konsumsi yang produktif karena rokok dapat membuat orang miskin,” Tutur Menteri Bambang.

 

Tabel ranking komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan pada September 2014 - September 2017

 

Tingkat ketimpangan pada 2017 juga semakin membaik yang ditandai dengan penurunan Gini Rasio sebesar 0,391 persen year-on-year karena didorong kenaikan proporsi konsumsi kelompok 40 persen terbawah dan menengah.

 

Hal itu juga dipacu oleh kebijakan pertanian dan pengembangan ekonomi produktif melalui reforma agraria dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pengembangan vokasi dan pelatihan kerja bagi kaum muda serta kebijakan afirmasi untuk 40 persen penduduk miskin seperti reformasi subsidi tepat sasaran serta perluasan akses pelayanan dasar.

 

Tabel lengkap perkembangan Gini Rasio pada September 2009 - September 2017 (sumber: BPS, Thn 2011-2017 Angka September)

 

Salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.

 

“Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak dua persen. Sekarang tingkat kemiskinan kita sepuluh persen, harusnya bisa jadi delapan persen. Harus ada upaya pengintegrasian supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” ujar Menteri Bambang.

 

Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu.

 

“Khusus padat karya tunai bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting, dan mengurangi kemiskinan. Hal ini diutamakan untuk desa yang mengalami bencana, pasca konflik dan rawan pangan. Target kita di 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten/kota, dengan dana bersumber dari dana desa, APBN, dan APBD,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro didampingi Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Rahma Iryanti, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Vivi Yulaswati dan Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Thohir Afandi. ||awi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com