,
30 Juli 2019 | dibaca: 128 pembaca
Bambang: Investasi Dan Manufaktur Kunci Percepatan Pembangunan Jawa-Bali

Surabaya, skornews

 

Kesesuaian RPJMN 2020-2024 idealnya konsisten atau inline dengan RPJMD agar saling mendukung dan tidak kontradiktif sehingga tujuan pembangunan nasional lima tahun kedepan dapat tercapai.

 

Industri manufaktur akan menjadi masa depan Indonesia. Untuk itu, Pulau Jawa juga akan diarahkan menjadi pusat industri yang berorientasi ekspor dan bukan berbasis pada komoditas. 

 

"Perlu dukungan dari Bapak/Ibu untuk memberikan karpet merah bagi pengembangan industri serta membangun kawasan industri yang memiliki konektivitas yang baik, investasi sektor manufaktur sebagai prioritas lima tahun ke depan, supaya ekonomi Pulau Jawa dan utamanya Indonesia dapat tumbuh tinggi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada acara Konsultasi Regional Penyusunan  Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Wilayah Jawa dan Bali, di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (29/07). 

 

 

Kota Surabaya menjadi lokasi penyelenggaraan konsultasi regional pertama untuk Pulau Jawa dan Bali yang akan dilanjutkan dengan konsultasi regional pada lima pulau besar lainnya seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Menteri Bambang menjelaskan pembangunan lima tahun ke depan akan berfokus pada lima prioritas nasional sesuai arahan Presiden yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mendorong investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN. 

 

Sementara pembangunan wilayah Jawa dan Bali akan diarahkan untuk optimalisasi dan pengendalian pembangunan untuk keberlanjutan dengan empat strategi utama yakni pengembangan pusat industri manufaktur, mempertahankan lumbung pangan nasional, mengendalikan pembangunan untuk menekan laju alih fungsi lahan produktif dan menjaga kelestarian wilayah Jawa bagian selatan serta mengembangkan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya dan MICE. 

 

“Prioritas pembangunan wilayah Jawa dan Bali antara lain penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Pulau Jawa, peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, transportasi massal multi moda di kawasan perkotaan terutama Metropolitan Jabodetabekjur, Kedungsepur dan Gerbang kertasusila serta pengembangan Bali bagian utara,” terang Menteri Bambang. 

 

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Gellwynn Jusuf dalam sambutannya mengatakan konsultasi regional ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan secara bottom-up, meliputi pemerintah daerah, perguruan tinggi/akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

 

“Penyusunan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penguatan program yang didukung penganggaran yang tepat atau Money Follows Program dengan pendekatan THIS yakni Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Selanjutnya RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan penyusunanrnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) perlu memperhatikan RPJMN,” ujar Gellwynn.

 

Anggota Komisi XI DPR RI, Nurhayati Assegaf mengatakan Komisi XI menyambut baik terselenggaranya acara ini karena konsultasi regional memiliki nilai strategis yaitu adanya keserasian rencana lima tahun ke depan antara pemerintah pusat dengan daerah. 

 

RPJMN juga merumuskan sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil bangsa ini dalam lima tahun ke depan. RPJMN menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. 

 

“Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pembangunan Jawa-Bali harus tetap bisa menjadi proses transformasi struktural nasional dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Jawa-Bali. Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tujuan besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin sempit atau mempersempit disparitas,” tutur Nurhayati Assegaf.

 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Timur sedang mengalami penurunan kemiskinan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,48% pada enam bulan terakhir dibandingkan lima tahun lalu, penurunan hanya 1%. 

 

“Kami mengkomunikasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan TNP2K bahwa kami khawatir kemiskinan yang turun signifikan enam bulan terakhir itu sebetulnya masuk pada kategori rawan miskin atau rentan miskin. Hal ini berarti kalau ada gelombang sedikit, dia akan menjadi miskin lagi. Artinya kami ingin di dalam IKU RPJMN dan proses itu mengikuti ritme dari Sustainable Development Goals (SDGs) zero poverty. Kami mohon disupport agar tidak ada daerah yang tadi masuk pada rentan miskin menjadi miskin,” ucap Khofifah. 

 

Berdasarkan hasil studi Growth Diagnostics yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kemiskinan adalah regulasi dan institusi. 

 

Regulasi yang ada tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi yang terkait tenaga kerja, investasi dan perdagangan. Selain itu, kualitas institusi rendah karena korupsi yang masih tinggi dan birokrasi yang tidak efisien serta masih lemahnya koordinasi antarkebijakan. Birokrasi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan bukan untuk menciptakan regulasi yang memutuskan semangat investasi. ||prayudi

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com