,
20 Mei 2015 | dibaca: 1168 pembaca
Asril: Tidak Ada Masalah TNI Masuk KPK

Mayjen (Purn) H. Azril Hamzah Tanjung, SIP (Wakil Ketua Komisi I DPR-RI)

Skornews.com, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung tidak mempermasalahkan rencana masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Meski demikian, Asril mengharapkan agar TNI menunggu situasi kondusif terlebih dahulu baru masuk ke KPK.

 

"Tidak ada masalah ada personil dari TNI yang  masuk ke KPK, kalau saya boleh saja TNI masuk ke KPK tapi tunggu situasinya kondusif dulu” ujarnya kepada Skornews saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/05/2015).

 

Menurut Asril, dikalangan anggota TNI juga banyak mempunyai pengetahuan hukum yang berkualitas.

 

“Secara pengetahuan hukum kelihatannya tidak ada masalah karena di TNI juga ada lembaga hukum jadi mereka pasti mengetahui tentang hukum” sebutnya.

 

Meski demikian Asril mengkhawatirkan jangan sampai ada pihak yang mengadu institusi TNI dengan institusi lain.

 

Sebelumnya, wacana dari KPK yang meminta Penyidik dan Sekjen dari unsur TNI sempat menjadi polemik dan kontroversi sejumlah kalangan.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais menentang rencana masuknya TNI ke dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Menurut dia, KPK salah alamat kalau menjadikan TNI sebagai bagian dari kerja KPK.

 

"TNI bukan lembaga penegakan hukum. UU TNI tidak mengatur dan memberi wewenang sama sekali soal TNI masuk dalam ranah non-militer. Jika ini terjadi, maka KPK telah menciderai profesionalisme TNI," kata Hanafi, beberapa waktu lalu.

 

Ia menjelaskan, KPK merupakan lembaga sipil. Sementara, UU TNI menegaskan, bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

 

Belakangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengakui telah mengantongi dua nama perwira yang akan berkarier di Komisi Anti Rasuah. Dua perwira itu akan memasuki masa pensiun dan hijrah ke KPK, namun posisinya di KPK bukanlah sebagai penyidik.

 

"Sudah ada dua nama, satu untuk menempati posisi di Sekretariat Jenderal dan satunya lagi menjadi pengawas internal KPK," kata Moeldoko di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

 

Moeldoko mengatakan dua perwira TNI itu akan menunggu datangnya masa pensiun sebelum masuk ke KPK, sebab dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, prajurit aktif tidak boleh merangkap jabatan.

 

Moeldoko juga mengklaim sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. "Pak Presiden tidak ada masalah. Karena kan mereka masuk ke KPK nanti pas sudah pensiun," ujar Moeldoko. ARM

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com