,
01 Desember 2015 | dibaca: 1575 pembaca
Aroma Korupsi Pemeliharaan Aplikasi SPRI
Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI

JAKARTA, Skornews.com

Sejak tahun 2008 layanan paspor yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengimplementasikan sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) berbasis aplikasi.

 

Untuk terus meningkatkan kualitas layanan, Ditjen Imigrasi secara periodik melakukan pemeliharaan aplikasi sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan itu.

 

Pada realisasi Proyek Pemeliharaan Aplikasi tahun anggaran 2014 yang menghabiskan anggaran Rp. 11 miliar lebih, disinyalir terjadi sejumlah penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

 

Koordinator investigasi Lembaga Informant Korupsi (LIK), Awi saat mengunjungi redaksi beberapa waktu lalu mengungkapkan, selain metode penunjukkan langsung yang digunakan pada proyek itu yang diduga bertentangan dengan peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012, juga diduga terjadi penggelembungan harga.

 

Pelaksana pekerjaan proyek pemeliharaan aplikasi itu adalah PT Berca Hardayaperkasa (BHP) dengan nilai kontrak Rp 11 miliar lebih. Ironisnya PT BHP mensubkontrakan pekerjaan secara keseluruhan kepada PT Metalogix Infolink Persada (MIP) dan hanya menghabiskan biaya Rp. 4 miliar lebih.

 

“Ada kontrak antara PT BHP dengan PT MIP dengan nilai Rp. 8,5 miliar tapi realisasinya hanya Rp. 4 miliar lebih, Itu berarti ada kelebihan dana sekitar Rp. Rp. 6 miliar lebih yang menguap”ungkap Awi.

 

Lebih lanjut, Awi mengatakan subkontrak pekerjaan yang diberikan PT BHP kepada PT MIP itu juga bermasalah, karena diduga melanggar kontrak kerja antara PT BHP dengan Ditjen Imigrasi sesuai kontrak Nomor IMI.1.PL.06.02-2221.

 

“Berdasarkan Kontrak kerja tidak Boleh disubkontrakkan kecuali pada penyedia spesialis dengan persetujuan PPK dan apabila ada yang disubkontrakkan harus diatur dalam kontrak kerja dan disetujui PPK” tuturnya.

 

Ia juga mensinyalir adanya kongkalikong antara pelaksana pekerjaan PT BHP dengan pihak Ditjen Imigrasi. Pasalnya Pekerjaan yang dilakukan PT BHP mendahului Kontrak yaitu dari Januari 2014 padahal kontrak baru ditandatangani pada April 2014.

 

“Dasarnya apa pekerjaan dilakukan sebelum kontrak. Berarti Penyedia Barang telah dipastikan akan menjadi pemenang atau pelaksana pengadaan” imbuhnya.

 

Koordinator LSM LIK itu berjanji akan terus melakukan penelusuran bersama Tabloid Solusi dan melengkapi data dan bukti penyelewengan hukum yang terjadi pada proyek SPRI itu dan segera membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

 "LIK bersama Tabloid Solusi akan terus melakukan investigasi dan akan mengawal kasus ini , jika sudah cukup bukti pelanggaran hukumnya, segera kita laporkan ke KPK" Tegas Awi.

 

Dari informasi yang dihimpun Tabloid Solusi, sistem penerbitan SPRI itu dibangun PT BHP pada tahun 2008 sesuai kontrak Nomor LF08-0095/BHP.GnPS/MW tertanggal 21 April 2008.  PT BHP juga ditunjuk sebagai pengelola perangkat keras dan lunak SPRI.

 

Namun sejak tahun 2013, Ditjen Imigrasi telah melakukan pemisahan kontrak untuk perangkat keras dan perangkat lunak SPRI. Perangkat lunak tetap ditangani PT BHP dan untuk perangkat keras dengan sistem lelang. ARM

 

 

Ikuti Berita Selanjutnya :

Mengungkap Kongkalikong dan Gurita Bisnis PT Berca Herdayaperkasa pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com