,
23 Desember 2017 | dibaca: 409 pembaca
AP2I Tingkatkan Kompetensi Perencana Indonesia ?

sekretariat AP2I lt.4 Gedung Pusbindiklatren Bappenas, jl Proklamasi, Jakarta Pusat

Jakarta, skornews.com

 

Misteri Dua kegiatan berbeda dalam waktu dan tempat yang sama dengan peserta yang juga sama, yakni Munas AP2I dan Semreg Pusbindiklatren Bappenas pada Tanggal, 4-6 Desember 2017 lalu di Hotel El Royale, Bandung, Jawa Barat mulai terungkap.

 

Musyawarah Nasional (Munas) AP2I dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, malam hari setelah kegiatan Seminar Regional (Semreg) Pusbindiklatren selesai pada sore hari.

 

”Malah, pada pukul 23.00 itu AP2I sudah diingatkan pihak hotel jika waktu penggunaan ruangan sudah selesai sehingga rencana membahas perubahan AD/ART AP2I tidak dapat dilaksanakan”.

 

Hal itu disampaikan Kepala Sekretarit AP2I, Alisahbana membantah dugaan kegiatan Munas AP2I memboroskan keuangan Negara yang menggunakan momentum kegiatan Semreg Pusbindiklatren Bappenas.

 

Kepala Sekretariat AP2I, Alisahbana

 

Lebih lanjut Alisahbana menjelaskan, PP 11 Tahun 2017 sebagai peraturan turunan UU ASN No. 5 Tahun 2014 mewajibkan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Instansi Pembina wajib membentuk organisasi profesi, “kelebihan di Bappenas justru AP2I telah dibentuk jauh sebelum terbitnya PP tersebut,” kata Alisahbana saat ditemui skornews di sekretarian AP2I, lt. 4, Gedung Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat. Senin, (18/12/17) lalu.

 

“Selanjutnya Organisasi Profesi melakukan kegiatan advokasi, menyusun kode etik dan menjalin hubungan kerja dengan instansi Pembina yang kemudian menerbitkan Peraturan Menteri,” tambah Alisahbana mengutif PP No 11/2017.

 

Kaitannya dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Alisahbana menjelaskan bahwa Asosiasi Profesi Perencana Indonesia (AP2I) ini benar organisasi independen tapi yang dimaksudkan independen itu adalah pemikirannya agar secara ilmiah (akademik) menerapkan kode etik tentang tata kerja keilmuan perencana.

 

“Semua organisasi profesi (bukan hanya JFP) berkantor di organisasi pembinanya termasuk AP2I yang berkantor di Bappenas,” kata Alisahbana.

 

Kedepannya, diharapkan organisasi profesi ini dibiayai pemerintah karena kita tidak ada biaya untuk melaksanakan kegiatan sendiri, “justru karena tidak ada biaya itu makanya Munas AP2I menempel pada kegiatan pemerintah tapi tidak menggunakan uang negara karena peserta Semreg Bappenas kebetulan juga adalah anggota Munas AP2I,” jelas Alisahbana.

 

 

Saat ditanyakan tentang arahan kepada anggota untuk mengikuti Munas dengan menggunakan biaya dari instansi masing-masing karena tidak ditanggung AP2I.

 

Awalnya, Ali membantah namun saat skornews menyampaikan bahwa penyampaian itu tercantum dalam undangan Munas yang dipublish di website AP2I bahwa biaya perjalanan, konsumsi, akomodasi dan uang saku menggunanakan biaya sendiri atau instansi peserta.

 

“Itu karena AP2I tidak ada anggaran dan kebetulan mereka juga peserta Semreg jadi SPPD nya itu untuk mengikuti Semreg bukan Munas,” tutur Alisahbana.

 

Saat dikonfirmasi mengenai banyaknya perusahaan-perusahaan sponsor yang tercantum dalam website AP2I, Alisahbana menyatakan kurang faham. Dan sebaiknya menanyakan langsung kepada Ketua Umum AP2I, Dr. Haryanto.

 

Dikonfirmasi terkait legalitas Organisasi Profesi AP2I apakah sama dengan aturan pendirian organisasi lainnya yang berbadan hukum (Akte Notaris, AHU Kemenkumham, Domisili, SK (ijin) penggunaan ruangan Bappenas dll), Alisahbana mengakui telah lengkap namun belum dapat menunjukkan saat diminta skornews, “nanti pada wawancara berikutnya bersama Ketua Umum AP2I, Dr. Haryanto akan ditunjukkan,” kata Alisahbana berkelit. ||drw

 

Stop Press… !

Nantikan berita selanjutnya: "Peran dan legalitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) AP2I terkait akreditasi kenaikan pangkat dan jabatan JFP Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia."

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com