,
05 Januari 2017 | dibaca: 1948 pembaca
Anggaran Proyek Perluasan Bandara “Digerogoti”

Area pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin di Desa Baji Mangai, Kec. Mandai Kab. Maros

Maros-Sulsel, skornews.com

 

Proyek pembangunan dan perluasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang berlangsung sejak Tahun, 2013 silam seluas 60 hektar, diduga “digarong”.

 

Pasalnya, pembebasan tersebut telah menghabiskan anggaran sedikitnya Rp 100 Miliar pada Tahun, 2013 tetapi membengkak hingga Rp 500 Miliar di Tahun, 2015. Diduga, Negara mengalami kerugian hingga Miliaran Rupiah.

 

Saat ini, pembebasan sudah memasuki tahap ke-3 di area Dusun Pao-Pao Desa Baji Mangai, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulsel.

 

Berdasarkan pantauan skornews, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sejak Tahun, 2015 dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni H. Raba Nur (Kepala Desa Baji Mangai), Sitti Rabiyah (Pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar), Mahmud Oesman (Camat Mandai) dan Rasyid (Kepala Dusun Baddo-Baddo Desa Baji Mangai).

 

Penetapan 4 orang sebagai tersangka itu berdasarkan hasil pengembangan dan pemeriksaan tim penyidik Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi, Kejati Sulsel.

 

Ke Empat orang tersebut diduga memiliki keterkaitan dalam melakukan rekayasa kepemilikan lahan dan pemalsuan sejumlah dokumen tanah pembebasan yang dianggap melanggar prosedur sehingga menimbulkan hak (ilegal), tersangka diduga telah melakukan penggelembungan anggaran mark-up biaya ganti rugi pembebasan lahan yang menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012.

 

Advokat Andi Aziz Maskur, SH (yang saat itu mendampingi H. Raba Nur saat pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati beberapa bulan lalu) saat dikonfirmasi (4/1) mengatakan, kesimpulan Penyidik Kejati Sulsel atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembebasan lahan terminal Bandara Internasional Sultan Hasanudin di Kec. Mandai Maros terlalu prematur, sebab anggaran yang disiapkan oleh pihak PT Angkasa Pura I belum habis terpakai dan selebihnya masih ada kelanjutan pembebasan di Dusun Pao-Pao, Desa Baji Mangai yang hingga saat ini masih dalam proses TIM P2T dan Apresial.

 

Menurut Aziz Maskur, Kejati tidak memiliki alasan yang kuat dalam memutuskan ada dugaan korupsi dalam perkara ini.

 

Pada prinsipnya kegiatan pembebasan tersebut haruslah dirampungkan lebih dulu seperti yang sudah direncanakan dan telah dianggarkan sebelumnya. Kecuali, pihak Kejati melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam pelaksanaan pembebasan itu yang diduga melibatkan Aparat atau Masyarakat penerima ganti rugi pembebasan yang mengakibatkan kerugian Negara.

 

“Selain itu, perlu dilakukan uji terlebih dahulu syarat formal tentang acuan pelaksanaan penyelidikan/penyidikan oleh Kejati Sulsel,” tutur Aziz Maskur. ||Rauf

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com