,
24 April 2015 | dibaca: 1427 pembaca
Ancaman Bagi PNS Mendukung Calon Kepala Daerah

Jakarta, skornews.com

Ancaman bagi PNS yang terbukti mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah di Pilkada tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2010 tentang disiplin PNS.


Sebagai Aparatur Sipil Negara dan Pelayan Masyarakat, PNS dituntut bersikap “netral” dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada.

 

UU. Nomor 43 Tahun 1999, Perubahan Atas UU  Nomor 8 Tahun 1974 dan terakhir dirubah menjadi UU. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

 

“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”.

 

Penegasan tentang larangan bagi PNS memberi dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam Pilkada ditegaskan kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dikenakan sanksi Hukuman Disiplin Sedang hingga berat. Red Tcslebes

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com