,
04 Februari 2016 | dibaca: 1604 pembaca
ADD Maros Jadi SILUMAN

PLt. Bupati Maros, Ir. Andi Herry Iskandar, M.Si

Reporter: Rauf, Azis

Editor: Darwis

 

MAROS, skornews.com

 

Penyaluran ADD (Alokasi Dana Desa) tahap 4 tahun 2015 di Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan terus berpolemik karena sejumlah Desa tidak menerima kucuran anggaran tanpa penjelasan resmi dari instansi terkait Pemerintah Daerah.

 

Setiap Desa menerima ADD dengan mekanisme pembayaran 4 kali per Tahun yakni belanja rutin dan belanja fisik namun pada pencairan tahap ke-4, Badan Pemerintah Desa Dan Kelurahan Pemkab Maros menyatakan tidak dapat dibayarkan.

 

Kepala Bidang Pemerintah Desa (Kabid Pemdes) BPDK, A. Muhsin saat dikonfirmasi mengatakan, “kami telah mengajukan pencairan tahap ke-4 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan tapi bagian keuangan mengatakan bahwa anggarannya tidak ada jadi tidak dapat dibayarkan,” terangnya.

 

Berbeda dengan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, A. Najamuddin saat ditemui skornews.com di kantornya (3/2/16) yang membantah pernyataan Kabid Pemdes PMDK

 

“Kami proses sesuai dengan permohonan yang diajukan PMDK, dengan alasan karena semua Desa belum memasukkan LPJ tahap ke-3 ke PMDK, jika pencairan dana fisik ADD tahap ke-4 diajukan maka pasti kami proses,” terang A. Najamuddin.

 

Dilanjutkan Kabid Pemdes, “Bupati telah mengeluarkan Perbup bahwa yang dibayarkan hanya dana rutin (gaji kepala desa dan staf) kecuali anggaran fisik (pembangunan) yang jumlah rata-rata Rp 60 Juta per Triwulan.”

 

“ADD itu bersifat bantuan, jadi Kepala Desa harus memahami Jika dananya ada dan bupati mau berikan maka akan dicairkan tetapi kalau Bupati tidak mau maka tidak akan diberikan, namanya juga bantuan berarti terserah bupatinya,” Tutur A. Muhsin.

 

Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Maros, A. Aziz saat dikonfirmasi skornews.com membenarkan bahwa dana fisik ADD tidak ada yang cair, hanya dana rutin yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

 

Menanggapi hal itu, seorang Kepala Desa kepada skornews.com mengatakan bahwa dirinya bersama sejumlah Kepala Desa lainnya pernah berinisiatif melayangkan kritik ke Pemerintah Daerah atas tidak cairnya dana fisik ADD sebab dalam anggaran tersebut juga terdapat gaji para Ketua RT. Ironisnya, terdapat sejumlah desa yang sudah lebih awal merealisasikan kegiatan menggunakan dana talangan.

 

Maksud tersebut dicekal Ketua APDESI, "diamkan saja karena dana fisik itu sudah dianggap hangus, lagipula Bupati sudah berikan gaji kita," kata A. Aziz kepada Kades yang hendak melakukan protes.

 

Ketua DPRD Kabupaten maros, H. AS Chaidir Syam S.IP mengatakan bahwa “Dana ADD itu sifatnya wajib dibayarkan cuma tidak akan dicairkan apabila LPJ tahap sebelumnya belum diselesaikan.”

 

Penelusuran skornews kembali ke PMDK, seorang staf mengatakan bahwa A. Muhsin sedang ke Makassar melakukan pertemuan dengan Ketua APDESI.

 

Informasi yang dihimpun tim skornews bahwa sejumlah Kepala Desa telah memasukkan LPJ tahap ke-3 2015.

 

Anggota Komisi I DPRD Maros, Hamid Haseng mengatakan bahwa “setahu kami, dana ADD itu sudah dibayarkan kepada semua Desa, baik anggaran rutin maupun fisik sejak bulan 12/2015 lalu, jika benar dana itu bermasalah maka kami akan minta kepada pemerintah agar tidak mencairkan ADD 2016 hingga kisruh ADD 2015 diselesaikan,” tegasnya saat ditemui skornews.com

 

Berdasarkan undang - undang no 6/2014 tentang desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia, negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakarsai dan peranan partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif.

 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari perhitungan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari undang - undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam peraturan pemerintah no 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no 6/2014 tentang desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

 

Dari ketentuan peraturan perundang - undangan diatas, dana ADD wajib dibayarkan ke desa, olehnya itu Plt. Bupati Maros diduga telah melanggar undang - undang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi, pasalnya Kabid Pemdes PMDK sebelumnya menyampaikan tidak cairnya dana ADD adalah kebijakan Bupati dengan alasan tidak ada anggaran sementara bagian keuangan menerangkan bahwa dananya tersedia.

 

Aktifis LSM Maros, Ismail Tantu mengatakan bahwa kasus ini memang janggal dan harus dibongkar, pihak keuangan wajib membuka data keuangannya untuk membuktikan bahwa dana ADD tersebut masih ada, sejumlah kepala desa juga harusnya diberikan sanksi apabila LPJ tahap ke-3 tidak diselesaikan karena rakyatlah yang sebenarnya dirugikan, pihak PMDK juga harus dievaluasi terkait pengawasan dan pembinaannya terhadap desa.

 

Aktifis LIRA Maros, Syamsul mengatakan bahwa dari sejumlah keterangan narasumber yang saling kontradiktif khususnya dari pihak PMDK dan BPKD menguatkan dugaan bahwa ada masalah dalam kasus ini, Plt. Bupati Maros adalah orang yang paling bertanggungjawab, aroma korupsinya jelas karena dari aspek hukum saja sudah dilanggar akibat kebijakannya.

 

Redaksi/Tata Usaha

Jl. SMA 14 No.16B Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62851 0009 5520/0853 1116 6156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2

an. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

e-mail: redaksi@skornews.com

website: www.skornews.com